Anggaran Kesehatan DKI 2027 Turun, DPRD Minta Kaji Ulang

JAKARTA - Rencana penurunan anggaran pada sejumlah program kesehatan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun 2027 menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta. Legislator meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan kebijakan penganggaran tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.

Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi saat rapat kerja bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) membahas Rancangan KUA-PPAS APBD 2027. Menurutnya, penyusunan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan kondisi pelayanan di lapangan, bukan hanya melanjutkan pola penganggaran tahun sebelumnya.

Ghozi menilai sejumlah program strategis justru mengalami penurunan alokasi anggaran. Program yang dimaksud meliputi pemeliharaan kesehatan masyarakat, pengadaan farmasi dan alat kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Jakarta.

Ia mengingatkan agar setiap kebijakan efisiensi anggaran dikaji secara komprehensif sebelum diterapkan. Langkah tersebut diperlukan agar pengurangan anggaran tidak berdampak pada menurunnya mutu pelayanan kesehatan, baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit milik pemerintah daerah.

"Jangan sampai kualitas layanan kesehatan ikut turun," ujar Ghozi.

Selain menyoroti besaran anggaran, Ghozi juga meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi dasar penentuan distribusi anggaran di setiap Suku Dinas Kesehatan. Menurutnya, pembagian anggaran harus mempertimbangkan jumlah penduduk, beban pelayanan, kondisi fasilitas kesehatan, serta karakteristik kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

"Merencanakan anggaran harus sesuai kebutuhan setiap wilayah," tandasnya.

Dalam rapat tersebut, Ghozi turut menyoroti sejumlah rumah sakit daerah yang memperoleh alokasi anggaran di bawah rata-rata, di antaranya RSUD Budhi Asih dan RSUD Koja. Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut agar tidak memengaruhi kapasitas layanan maupun kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Menurutnya, rumah sakit daerah memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga Jakarta. Karena itu, dukungan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional, jumlah pasien, serta pengembangan fasilitas agar pelayanan tetap optimal.

Ghozi menegaskan evaluasi terhadap sektor kesehatan perlu dilakukan secara menyeluruh sehingga setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap penyusunan anggaran 2027 mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan menjawab kebutuhan layanan kesehatan di seluruh wilayah Jakarta.

"Anggaran kesehatan harus mencerminkan kebutuhan warga dan menjamin layanan yang adil," tegas Ghozi.

DPRD DKI Jakarta memastikan pembahasan Rancangan APBD 2027 akan terus dikawal, termasuk pada sektor kesehatan yang menjadi salah satu layanan dasar bagi masyarakat. Melalui pembahasan tersebut, DPRD berharap alokasi anggaran dapat memperkuat kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memastikan seluruh warga memperoleh akses layanan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.