Menpar Fokus Benahi Infrastruktur Bali, Usulkan Pokja Lintas Kementerian dan Lembaga.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas kementerian/lembaga untuk memetakan dan menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur dasar yang dapat segera dieksekusi guna meningkatkan kualitas pariwisata Bali.

"Kolaborasi dan sinergi akan menjadi kunci penting dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada,” kata Widiyanti dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Kantor Gubernur Bali, Widiyanti menyebut usulan itu sebagai respons atas berbagai tantangan yang dihadapi sektor pariwisata Bali, mulai dari pengelolaan sampah, kepadatan wisatawan, penataan ruang, hingga optimalisasi potensi wisata kapal pesiar.

Mengutip kajian World Bank yang disampaikan kepada Kementerian Pariwisata, dia menyebut bahwa Bali memerlukan penguatan berbagai infrastruktur dasar.

Kebutuhan tersebut meliputi sektor energi, pengelolaan sampah, transportasi, air, sanitasi, serta infrastruktur pariwisata dengan estimasi kebutuhan investasi sebesar 16,4 hingga 24,7 miliar dolar AS atau setara Rp295,2 triliun hingga Rp444,6 triliun.

Ia menyoroti pengelolaan sampah harus menjadi perhatian bersama karena merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing sekaligus reputasi Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.

Maka dari itu, dia mendorong dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan remediasi sampah laut secara masif, pemetaan sistem open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung agar tidak menimbulkan timbulan sampah baru, serta percepatan penyediaan infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di destinasi wisata dan desa wisata.

Selain itu, implementasi kebijakan pemilahan sampah pada sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) juga masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penguatan kolaborasi.

Kementerian Pariwisata telah menjalankan berbagai inisiatif, antara lain Gerakan Wisata Bersih, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, pendampingan usaha pariwisata, serta penilaian kinerja lingkungan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper).

Pola perjalanan wisata melalui program 4B yang mencakup Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur juga terus diperbarui.

Di bidang penataan ruang, percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital yang terintegrasi dengan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

Saat ini baru 28 RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS dari target 73 RDTR. Integrasi tersebut diharapkan dapat mencegah alih fungsi lahan hijau yang tidak sesuai peruntukan bagi pembangunan akomodasi pariwisata.

"Pendukungan kami lebih di hilir karena kami juga sedang menata perizinan berusaha untuk usaha akomodasi. Nantinya, usaha yang tidak memiliki NIB dan KBLI yang sesuai tidak dapat dipasarkan melalui online travel agent. Perizinan tata ruang menjadi prasyarat penerbitan NIB dan KBLI sehingga seluruh proses tersebut saling berkaitan," katanya.

Widiyanti juga menyoroti besarnya peluang pengembangan wisata kapal pesiar sebagai sumber pertumbuhan baru bagi pariwisata Bali. Saat ini, Bali telah memiliki Bali Maritime Tourism Hub dan Pelabuhan Celukan Bawang yang menjadi titik sandar kapal pesiar.