Pemerintah Siapkan Desain Ideal Penataan Daerah

“Banyak opsi, tapi kami percaya remunerasi bukan satu-satunya karena banyak juga daerah subur, kepala daerah kaya, tapi masih terjerat (korupsi) juga,” Bima Arya.

Bima mengatakan upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan integritas mulai dari pencegahan hingga penindakan.

Sejak tahun 2005, Kemendagri mencatat ada 46 kepala daerah tingkat provinsi yang terjerat kasus korupsi, terdiri atas 39 gubernur dan tujuh wakil gubernur.

Ia menuturkan jumlah kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota yang tersandung perkara korupsi justru jauh lebih banyak ketimbang kepala daerah tingkat provinsi. “Mari sama-sama berikhtiar untuk menghentikan angka-angka ini agar tidak terus bertambah. Kami percaya semuanya harus punya komitmen dari hulu sampai hilir,” kata Bima.

Ia menyampaikan bahwa Kemendagri telah kehabisan kata-kata untuk menjawab pertanyaan publik lantaran banyak kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT).

Sejak kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 dilantik pada Februari 2025 hingga Juli 2026, ada 17 kepala daerah yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui OTT tersebut. “Awal-awal ketika masih satu sampai dua pejabat ditangkap, prihatin, marah, dan lain-lain. Tapi, kalau sudah 17 orang, masa bicaranya prihatin juga? Kami kehabisan kata-kata,” ujar ­Bima. Ant/S-2