Gubernur Pramono Anung Minta ASN Lulusan Georgetown University Susun Kebijakan Adaptif

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat kualitas aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari persiapan menuju kota global. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Georgetown Global Cities Initiative (GGCI) Capacity Building Program yang memasuki kelulusan angkatan pertamanya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri acara wisuda peserta program yang berlangsung di Georgetown University School of Foreign Service Asia-Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (17/7). Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Georgetown SFS Asia Pacific untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan.

Dalam sambutannya, Pramono menekankan pentingnya aparatur pemerintah memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan kota modern. Menurutnya, kompetensi, wawasan global, serta kemampuan menyusun kebijakan menjadi modal utama dalam mendukung pembangunan Jakarta ke depan.

"Sangat penting bagi aparatur sipil negara untuk menerapkan kompetensi, wawasan global, dan keterampilan yang dimiliki dalam menyusun kebijakan yang adaptif guna mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta Tahun 2025–2029," ujar Pramono.

Program pengembangan kapasitas tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani Pemprov DKI Jakarta bersama Georgetown SFS Asia Pacific pada Mei 2025. Kegiatan berlangsung selama hampir satu tahun, mulai September 2025 hingga Juli 2026.

Sebanyak 30 ASN berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran dalam angkatan pertama program tersebut. Dari jumlah itu, 17 peserta berhasil memperoleh sertifikat Georgetown Global Cities Innovation setelah menuntaskan seluruh sesi Fall, Spring, dan Summer.

Pramono menilai peningkatan kapasitas ASN merupakan investasi jangka panjang yang penting bagi Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI menargetkan ibu kota dapat menembus jajaran 50 kota global terbaik dunia pada 2030, sehingga dibutuhkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu menghasilkan kebijakan berbasis data.

Selama mengikuti program, para peserta memperoleh pembelajaran mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan. Materi yang dipelajari meliputi pengembangan kota layak huni, perlindungan sosial, pembangunan ekonomi lokal, analisis kebijakan publik, tata ruang, pengelolaan lingkungan dan sumber daya air, hingga strategi adaptasi terhadap perubahan iklim, khususnya di kawasan pesisir Jakarta Utara.

"Pengetahuan, kemampuan analisis, design thinking, dan perspektif global yang diperoleh tidak boleh berhenti setelah wisuda. Seluruh lulusan harus menerapkannya dalam kebijakan dan inovasi di perangkat daerah serta membagikannya kepada ASN lainnya," kata Pramono.

Sementara itu, Rector of Georgetown SFS Asia Pacific, Yuhki Tajima, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan tersebut. Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berkembang pada masa mendatang.

"Bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami berharap dapat menjadikan Jakarta sebagai pusat unggulan pendidikan, inovasi kebijakan, dan kepemimpinan pemikiran yang menjadi teladan bagi Asia Tenggara maupun kawasan Global South secara lebih luas. Sebuah tempat di mana pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat sipil bekerja bersama untuk mengembangkan solusi atas berbagai tantangan paling mendesak di kawasan ini," ujar Yuhki Tajima.

Melalui program ini, Pemprov DKI Jakarta berharap lahir lebih banyak ASN yang mampu menghasilkan kebijakan inovatif, adaptif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Penguatan kompetensi aparatur dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing di tingkat internasional.