Industri Plastik RI Mulai Oleng! Produk China Banjir, Pabrik Mulai Kurangi Jam Kerja

JAKARTA - Banjirnya bahan baku plastik impor asal China yang diduga dumping mulai menekan industri petrokimia nasional. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menilai kondisi tersebut harus segera direspons pemerintah melalui kebijakan pengamanan perdagangan agar industri hulu tidak semakin kehilangan daya saing.

"Impor bahan baku plastik PE, PP, PVC, dan PET dari China kenaikannya cukup tinggi secara volume. Mereka juga banting harga sehingga produknya lebih murah dibandingkan yang lain," kata Fajar di Jakarta, Rabu (8/7).

Tekanan itu mulai dirasakan produsen petrokimia nasional karena ruang untuk mempertahankan margin keuntungan semakin menyempit. Di saat yang sama, industri juga masih dibayangi tingginya biaya energi yang membuat daya saing semakin tertekan.

"Kalau tidak segera diambil kebijakan, utilisasi industri hulu akan turun. Untuk PET dan PVC kami terpaksa ekspor dengan margin yang sangat tipis, sehingga terus menggerus keuntungan perusahaan. Ditambah lagi kepastian HGBT belum jelas dan harga gas non-HGBT sekitar US$13 per MMBtu sangat mengganggu daya saing industri," kata Fajar.

Tekanan tersebut terjadi di tengah kebutuhan domestik yang masih besar. Pasar Indonesia masih bergantung pada impor untuk sejumlah jenis bahan baku plastik, sehingga menjadi sasaran produk murah dari luar negeri. Kondisi itu diperparah oleh perubahan arus perdagangan global yang membuat ekspor China semakin deras masuk ke Indonesia.

"Permintaan PE di Indonesia sekitar 2 juta ton, sementara pasokan dalam negeri baru sekitar 1,2 juta ton sehingga masih ada impor sekitar 800-900 ribu ton. Untuk PP, kebutuhan mencapai sekitar 2,1 juta ton, tetapi pasokan domestik baru sekitar 900 ribu ton sehingga impor masih sekitar 1,2 juta ton," kata Fajar.

Masuknya produk impor dengan harga rendah juga mulai memengaruhi aktivitas industri. Sejumlah perusahaan telah mengurangi jam operasional meski belum melakukan pemutusan hubungan kerja. Dampaknya turut dirasakan sektor pendukung seperti logistik hingga jasa bongkar muat.

"Di industri hulu memang belum ada PHK, tetapi pengurangan jam kerja sudah mulai terjadi. Yang sebelumnya menggunakan sistem shift kini berubah menjadi harian. Kalau kondisi ini terus berlangsung tentu bisa berujung pada PHK. Sementara tenaga kerja tidak langsung seperti bongkar muat, logistik, dan perusahaan pendukung lainnya sudah mulai mengalami pengurangan aktivitas," jelas Fajar.

Menurutnya, industri sebenarnya tengah menghitung berbagai langkah perlindungan, termasuk kemungkinan pengajuan instrumen anti-dumping. Namun proses tersebut dinilai tidak mudah karena membutuhkan data resmi serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang selama ini berjalan lambat.

"Kami berharap pemerintah menjadi pihak yang memimpin langkah pengamanan perdagangan ini. Jangan saling menunggu. Koordinasi antar kementerian, akses data dari BPS maupun Bea Cukai, hingga proses di komite anti-dumping harus dipercepat. Kalau terlalu lama, industrinya bisa keburu mati sebelum perlindungan diberikan," tegasnya.

Di sisi lain, biaya energi juga menjadi tantangan besar bagi industri petrokimia. Selain bahan baku yang menyumbang porsi terbesar biaya produksi, harga gas dinilai ikut menentukan kemampuan produsen nasional bersaing dengan produk impor.

"Kalau praktik dumping terus dibiarkan, investor akan menunda investasi baru sampai masalah ini selesai. Bisa jadi minat investasi baru muncul lagi setelah 2030, tetapi saat itu industri yang sudah ada bisa lebih dulu rontok. Karena itu pemerintah harus segera mengambil langkah pengenaan anti-dumping agar industri dalam negeri tetap bertahan dan iklim investasi tidak semakin memburuk," pungkas Fajar.

Sementara itu Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan ndustri plastik nasional dinilai menghadapi tekanan yang semakin berat akibat membanjirnya produk impor berharga murah di tengah tingginya biaya produksi dalam negeri. 

Di saat pelaku usaha meminta pemerintah mempercepat kebijakan trade remedies, ekonom mengingatkan praktik dumping dapat menggerus daya saing industri hingga mengancam lapangan kerja.