Gelar FGD di DIY, BP MPR dan Pakar UGM Kaji Pertahanan dan Keamanan Negara

YOGYAKARTA -Badan Pengkajian (BP) MPR RI Kelompok V menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Pertahanan dan Keamanan Negara di Yogyakarta, Senin (6/7). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, khususnya mengenai pengaturan pertahanan dan keamanan negara yang dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika ancaman global.

FGD dipimpin Wakil Ketua BP MPR RI sekaligus Ketua Kelompok V, Dr. Benny K. Harman dan dihadiri anggota Kelompok V BP MPR RI, yakni Drs. H. Guntur Sasono, Zainul Munasichin, Ir. Hanan A. Rozak, Al Hidayat Samsu, Aji Mirni Mawarni, Denty Eka Widi Pratiwi, Dr. Lia Istifhama, dan Jialyka Maharani.

Sejumlah akademisi dari Universitas Gadjah Mada turut menjadi narasumber pakar, yakni, Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Dafri, Guru Besar Fakultas Filsafat/Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada Prof. Dr.Armaidy Armawi, dan Plt. Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset Inovasi Nasional Dr. Muhammad Najib Azca.

Benny mengatakan evaluasi terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dengan melibatkan para akademisi, pakar, dan masyarakat sebagai bagian dari proses penyusunan rekomendasi yang komprehensif. Menurutnya, setelah lebih dari 25 tahun diterapkan, konstitusi perlu terus dikaji agar tetap relevan menjawab perkembangan zaman.

Ia menilai isu pertahanan dan keamanan kini berkembang jauh melampaui pendekatan konvensional. Perubahan geopolitik, kemajuan teknologi, hingga munculnya ancaman nonmiliter menuntut adanya perspektif baru dalam memaknai sistem pertahanan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi.

“Apakah rumusan pasal yang ada saat ini masih relevan dengan tantangan global yang terus berubah? Karena itu kami membutuhkan pandangan akademisi dan para ahli untuk memberikan masukan, termasuk kemungkinan penyempurnaan rumusan konstitusi,” ujar Benny.

Diungkapkannya, FGD menjadi instrumen penting bagi MPR dalam menjalankan fungsi pengkajian sebelum merumuskan rekomendasi perubahan konstitusi. Selain berdialog dengan kalangan akademisi, BP MPR RI juga secara rutin menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai forum di berbagai daerah agar evaluasi terhadap UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Perlu Reorientasi

Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Dafri menilai Indonesia perlu melakukan reorientasi kebijakan pertahanan dan keamanan agar mampu menjawab dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Dalam paparannya di forum MPR RI, ia menegaskan bahwa lingkungan strategis dunia telah berubah drastis akibat rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok, perang Rusia-Ukraina, konflik Gaza, ketegangan di Laut China Selatan, hingga meningkatnya ancaman nontradisional seperti keamanan siber, pangan, energi, dan maritim.

Ditegaskan Dafri, konsep keamanan tidak lagi dapat dipandang secara sempit atau hanya berorientasi ke dalam (inward looking). Indonesia harus mulai mengembangkan strategi yang lebih outward looking tanpa meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Ia menekankan bahwa kebijakan pertahanan harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan global yang bersifat dinamis dan mempertimbangkan hubungan keamanan kawasan secara menyeluruh.

Dafri juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Indonesia, mulai dari ketimpangan postur pertahanan antarmatra, lemahnya sistem radar nasional, ketergantungan terhadap alutsista asing, hingga tata kelola pengadaan pertahanan yang perlu diperbaiki.

Menurutnya, pembangunan kekuatan militer tidak cukup hanya menambah jumlah persenjataan, tetapi harus meningkatkan kualitas, kredibilitas, serta daya gentar (deterrence) agar mampu mencegah potensi ancaman terhadap Indonesia.

Ia pun mengusulkan agar pemerintah membangun lembaga kajian strategis pertahanan yang independen sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional. Selain memperkuat industri pertahanan dalam negeri, Indonesia juga dinilai perlu memodernisasi sistem pertahanan berbasis teknologi, memperkuat keamanan siber, serta menyusun kebijakan pertahanan jangka panjang yang berbasis riset ilmiah sehingga mampu menghadapi perubahan geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi global secara lebih terukur.

Akselerasi Transformasi