Manajemen Pemerintahan Bekasi Mulai Dibenahi

BEKASI – Untuk merespons evaluasi BPK, manajemen Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai dibenahi. Pemkab mengaku berkomitmen membenahi tata kelola pemerintahan sebagai respons atas hasil audit laporan hasil pemeriksaan berkaitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami menghormati keputusan BPK. Opini ini merupakan konsekuensi dari situasi hukum yang sedang kami hadapi," kata Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa.

Ia mengungkapkan hasil audit yakni opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer yang telah disampaikan BPK RI diterima pemerintah daerah sebagai momentum koreksi total demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Opini ini dinilai sebagai dampak langsung dari proses hukum kasus ijon proyek yang saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung serta beberapa catatan lain yang harus diperbaiki dan ditindaklanjuti.

Pemerintah daerah telah menyusun sejumlah langkah strategis sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik di antaranya kooperatif terhadap hukum dengan mendukung penuh penuntasan proses hukum yang berjalan di Pengadilan Tipikor Bandung serta menjamin transparansi informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum.

Kemudian melakukan evaluasi pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh terhadap seluruh paket proyek APBD dan APBD Perubahan untuk memutus mata rantai praktik transaksional atau sistem ijon proyek.

Langkah terakhir dengan menjalin koordinasi dan pendampingan secara intensif dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk menyusun rencana aksi perbaikan tata kelola keuangan serta memulihkan validitas pencatatan aset daerah.

Asep menegaskan prioritas utama hari ini adalah melakukan reformasi birokrasi, mengembalikan kepercayaan publik, memastikan roda pelayanan publik berjalan optimal serta pembangunan masyarakat di Kabupaten Bekasi tetap berjalan tanpa hambatan dengan mengedepankan integritas.

"Pemkab Bekasi berkomitmen bahwa setiap progres perbaikan sistem tata kelola keuangan ini dapat diketahui publik demi menjaga keterbukaan informasi," kata dia.