Nelayan Menjerit, Pencemaran Laut Masih Terjadi di Bekasi, DPRD akan Panggil DLH

BEKASI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akan mengusut dugaan pencemaran laut di perairan Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya hingga berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan setempat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha menegaskan persoalan pencemaran di wilayah pesisir terjadi di beberapa titik. Salah satunya perairan Tarumajaya yang mengakibatkan banyak nelayan kerang kehilangan mata pencaharian.

"Laporan Komisi III menyebut ada beberapa titik yang masih minim perhatian terkait pencemaran laut, tidak hanya Tarumajaya, hanya di sana sedang ramai diperbincangkan publik karena telah menimbulkan sejumlah efek negatif termasuk hilangnya penghidupan nelayan," katanya di Cikarang, Sabtu.

Dia menyatakan telah berkoordinasi dengan alat kelengkapan dewan termasuk komisi terkait untuk mengusut dugaan pencemaran laut melalui fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif tersebut.

Pihaknya menjadwalkan pemanggilan terhadap Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bekasi untuk meminta penjelasan mengenai pengawasan lingkungan yang telah dilakukan. Pihak swasta yang beroperasi di sekitar perairan Tarumajaya juga akan diminta keterangan perihal dugaan pencemaran limbah sisa produksi.

"Dinas LH lebih dulu kita panggil, setelah itu kami juga akan memanggil perusahaan yang diduga menjadi penyebab pencemaran, sesuai kapasitas kami sebagai lembaga pengawas. Kondisi ini menjadi atensi khusus karena ok berkaitan dengan dugaan melakukan kejahatan lingkungan," ujarnya.

Aria mengaku penanganan pencemaran di wilayah pesisir menghadapi keterbatasan kewenangan karena wilayah laut berada di bawah otoritas pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Meski demikian, keberadaan perusahaan yang beroperasi di daratan Kabupaten Bekasi tetap harus diawasi.

DPRD bersama dinas terkait juga perlu menyisir perusahaan-perusahaan yang memiliki saluran bermuara ke laut. Langkah itu diperlukan untuk mengetahui sumber pencemaran sekaligus memastikan upaya pemulihan lingkungan pesisir dapat dilakukan secara tepat.

Jubir Dinas LH Kabupaten Bekasi Dedi Kurniawan meminta warga mengadu melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). "Laporan tersebut menjadi dasar melakukan tindak lanjut. Lapor supaya punya keterangan kuat dari saksi," katanya.

Pencemaran laut di perairan Tarumajaya ditandai perubahan warna air menjadi lebih gelap dan berbau, diduga akibat limbah industri yang merusak ekosistem laut serta turut mematikan habitat kerang, komoditas utama penopang kehidupan masyarakat setempat.

"Kondisi perairan sejak bibir pantai saat ini berada pada titik terburuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Masih bertahan karena mencari kerang merupakan satu-satunya mata pencaharian saya," kata nelayan setempat Samsur (58).

Kondisi laut Tarumajaya sejak Mei 2026 tidak lagi bersahabat bagi penghidupan nelayan. Zat polutan yang diduga dibuang ke perairan, membuat populasi kerang terus menyusut. Sementara ikan-ikan menjauh ke laut lepas, area yang tidak mungkin dijangkau perahu tradisional milik nelayan pesisir.

Kondisi itu berdampak signifikan bagi dirinya dan para nelayan lain. Penghasilan nelayan dari hasil tangkapan merosot hingga 70 persen. Bahkan mayoritas di antara mereka kini tak lagi berburu kerang.

Ia mengaku pada Februari hingga Maret lalu, laut masih memberikan hasil melimpah. Dalam sehari, para nelayan bisa membawa pulang sedikitnya 30 ember kerang. Di musim terbaik, hasil tangkapan bahkan mencapai 40 hingga 50 ember.