Investor Mencari Negara yang Paling Konsisten Menegakkan Aturan

JAKARTA - Otoritas pasar modal dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) harus segera menindaklanjuti semua catatan yang disampaikan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Catatan MSCI itu harus dibaca sebagai peringatan bahwa pekerjaan rumah terbesar pasar modal Indonesia masih berada pada aspek transparansi, tata kelola, dan kepastian hukum. Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mengatakan oleh MSCI status Indonesia dipertahankan sebagai negara emerging market, tetapi perlu diperhatikan alasan lembaga tersebut terus mengevaluasi tata kelola pasar modal RI.

Dunia internasional kata Hardjuno ingin melihat apakah pasar modal Indonesia benar-benar bergerak menuju transparansi yang lebih baik atau justru masih menghadapi persoalan yang sama dari tahun ke tahun.

Sementara itu, pengamat pasar modal, David Sutyanto menilai catatan MSCI itu harus menjadi momentum percepatan reformasi pasar modal Indonesia. MSCI memberi catatan penting terkait transparansi kepemilikan saham, validitas free float, dan dugaan coordinated trading yang dinilai dapat memengaruhi persepsi investability pasar Indonesia.

“Catatan ini harus menjadi momentum percepatan reformasi pasar modal,” kata David yang juga merupakan Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (AEI). Tantangannya saat ini adalah memastikan implementasinya konsisten, terukur, dan terlihat dampaknya oleh investor global,” kata David.

 Apabila reformasi transparansi, surveillance, dan enforcement berjalan efektif, David menilai peluang Indonesia untuk mempertahankan status Emerging Market tetap terbuka. “Yang paling penting adalah menjaga trust investor global melalui pasar yang semakin transparan, likuid, dan kredibel,” kata David.

Modal Utama Kepercayaan

Menurut Hardjuno, bahwa perhatian MSCI terhadap transparansi kepemilikan saham, validitas free float, dan dugaan coordinated trading bukanlah persoalan teknis semata. Dalam perspektif hukum dan pembangunan, seluruh aspek tersebut berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan investor terhadap integritas pasar.

Menurut Hardjuno, Indonesia memiliki pengalaman panjang menghadapi berbagai kasus yang mengguncang kepercayaan sektor keuangan dan pasar modal. Publik masih mengingat kasus Jiwasraya dan Asabri yang menyeret nama Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Selain itu, terdapat pula kasus Kresna Life yang melibatkan Michael Steven serta perkara WanaArtha Life yang menimbulkan kerugian besar bagi pemegang polis dan investor.

“Masing-masing kasus memiliki konstruksi hukum yang berbeda. Namun benang merahnya sama, yaitu munculnya pertanyaan mengenai tata kelola, transparansi, pengawasan, dan perlindungan investor. Akibat paling mahal dari kasus-kasus tersebut bukan hanya kerugian finansial, tetapi hilangnya kepercayaan,” katanya. Hardjuno menilai kepercayaan merupakan modal utama dalam pembangunan pasar modal modern.

Investor global tidak hanya menghitung tingkat keuntungan, tetapi juga menilai apakah suatu negara memiliki sistem hukum yang mampu menjamin keterbukaan informasi, perlakuan yang setara bagi seluruh pelaku pasar, serta penegakan aturan yang konsisten.

“Pasar modal pada dasarnya adalah pasar kepercayaan. Ketika investor meragukan siapa pemilik sebenarnya suatu saham, meragukan apakah harga terbentuk secara wajar, atau meragukan konsistensi penegakan hukum, maka mereka akan menempatkan dana ke negara lain yang dianggap lebih aman,” katanya. Ia menambahkan bahwa perhatian MSCI terhadap dugaan coordinated trading harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan transaksi pasar.

Menurutnya, harga saham yang terbentuk melalui transaksi yang tidak sepenuhnya mencerminkan mekanisme pasar berpotensi menciptakan distorsi dan mengurangi kredibilitas bursa di mata investor global.

“Kita tidak bisa membangun pasar modal besar hanya dengan menambah jumlah investor atau mendorong lebih banyak perusahaan melantai di bursa. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa pasar bekerja secara jujur, transparan, dan dapat dipercaya,” katanya.