Bappenas Sebut 60 Persen Data Indonesia Belum Akurat, DPR Pelajari Sistem Terintegrasi Tiongkok untuk RUU Satu Data

Dalam perpres tersebut, Satu Data Indonesia didefinisikan sebagai kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses serta dibagikan dan dipakaikan antarinstansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk.

Melalui Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, PPN/Bappenas mendapat mandat untuk menetapkan standar hanya pada level makro (data agregat), mengatur tata kelola data pemerintah, dan mengatur tata kelola data pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota.

Pengaturan Satu Data Indonesia dalam perpres tersebut dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Sementara Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia (RUU SDI) diharapkan mampu memastikan bahwa setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran negara bertumpu pada data yang tunggal, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan demi pembangunan yang lebih tepat sasaran dan terukur.

Selain belajar dengan mitra di Tiongkok mengenai ekosistem satu data, delegasi juga mendatangi China International Supply Chain Expo (CISCE) di Beijing dan Beijing University of Chinese Medicine (BUCM), kata Febrian.

"Kami mau tahu bagaimana sih membuat pengobatan tradisional menjadi sistem kesehatan nasional, ternyata banyak ekosistem yang tidak kita miliki seperti edukasi, riset dengan standar yang diakui medis modern, promosi maupun regulasi untuk mendukung pengembangan obat tradisional termasuk dalam sistem asuransi," ungkap Febrian.

Selain delegasi dari Baleg DPR dan Bappenas, hadir juga rombongan Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPD Jelita Donal yang melakukan diskusi dengan Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun maupun Warga Negara Indonesia (WNI) di Beijing.