East Ventures: Transformasi Digital Indonesia Harus Berujung pada Nilai Ekonomi Nyata

JAKARTA – East Ventures bersama Katadata Insight Center meluncurkan laporan East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2026 yang menyoroti fase baru transformasi digital Indonesia. Mengusung tema “Penguatan pembangunan nasional melalui pemberdayaan teknologi digital”, laporan tersebut menegaskan pentingnya mengubah kesiapan digital menjadi dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Co-Founder dan Managing Partner East Ventures, Willson Cuaca, mengatakan Indonesia kini telah memiliki distribusi akses digital yang semakin merata. Tantangan berikutnya adalah memanfaatkan data dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program nasional serta memperkuat produktivitas ekonomi.

“Dengan mengintegrasikan kapabilitas digital ke dalam program nasional, Indonesia dapat menjalankan perencanaan yang lebih baik, melakukan pemantauan secara real time, serta beradaptasi lebih cepat terhadap berbagai tantangan di lapangan. Hal ini akan mengubah infrastruktur digital menjadi dividen digital yang nyata bagi masyarakat,” ujar Willson dalam keterangan resminya pada hari Rabu (24/6).

Sejak pertama kali diterbitkan pada 2020, EV-DCI menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat perkembangan daya saing digital di Indonesia. Indeks ini menyajikan analisis berbasis data mengenai dampak ekonomi digital sekaligus mendorong pemerataan peluang digital di berbagai daerah.

Laporan EV-DCI 2026 mencakup pengukuran daya saing digital di 38 provinsi dan 157 kota/kabupaten. Hasilnya menunjukkan perkembangan yang konsisten selama tujuh tahun terakhir. Skor rata-rata indeks nasional meningkat dari 38,8 pada 2025 menjadi 42,2 pada 2026. Angka tersebut melanjutkan tren kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 38,1 pada 2024, 37,8 pada 2023, dan 35,2 pada 2022.

Sebanyak 37 dari 38 provinsi tercatat mengalami peningkatan skor pada tahun ini. Meski demikian, provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi daftar wilayah dengan daya saing digital tertinggi.

DKI Jakarta kembali menempati posisi pertama, diikuti Jawa Barat pada peringkat kedua. Selanjutnya berturut-turut adalah Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan.

Papua Barat Daya menjadi provinsi dengan lonjakan peringkat tertinggi setelah naik 15 posisi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya infrastruktur digital, terutama bertambahnya desa yang telah terjangkau sinyal 4G. Selain itu, sejumlah indikator dalam pilar kewirausahaan dan produktivitas juga menunjukkan pertumbuhan positif.

Meski hampir seluruh daerah mengalami kemajuan, laporan tersebut mencatat kesenjangan daya saing digital antardaerah masih cukup lebar. Selisih skor antara DKI Jakarta sebagai provinsi dengan nilai tertinggi dan provinsi dengan skor terendah masih mencapai hampir 60 poin.

Menurut East Ventures, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian wilayah Indonesia masih memiliki tingkat kesiapan digital yang jauh berbeda dibandingkan daerah yang lebih maju.

Laporan EV-DCI 2026 juga menyoroti perubahan fokus transformasi digital nasional. Jika selama beberapa tahun terakhir perhatian utama tertuju pada perluasan akses dan adopsi teknologi, kini tantangan bergeser pada bagaimana teknologi digital dapat menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar.

Transformasi digital di masa depan dinilai harus mampu mendorong produktivitas, memperkuat kewirausahaan digital, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas di berbagai daerah.

Salah satu faktor kunci dalam proses tersebut adalah ketersediaan talenta digital. East Ventures menilai perkembangan talenta digital di Indonesia mulai melambat, sementara kebutuhan terhadap keterampilan berbasis kecerdasan buatan (AI) terus meningkat.

Kemajuan teknologi AI dinilai mengubah kebutuhan pasar dari sekadar literasi digital dasar menuju kompetensi yang lebih spesifik dan terapan, seperti kemampuan mengintegrasikan AI ke dalam proses bisnis, pengembangan produk, maupun layanan publik.