Pemkot Bandung Perkuat Penanggulangan HIV/AIDS

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Organisasi Berbasis Komunitas (OBK).

Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan layanan pencegahan, deteksi dini, pendampingan, serta penguatan dukungan bagi Orang dengan HIV (ODHIV) di Kota Bandung.

Peran OMS yang bergerak di bidang HIV/AIDS dinilai sangat strategis karena menjadi garda terdepan dalam menemukan kasus baru, melakukan pendampingan terhadap ODHIV, serta menjembatani akses masyarakat ke layanan kesehatan dan layanan sosial lainnya.

Keberadaan organisasi tersebut turut mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas penanganan HIV/AIDS secara menyeluruh.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan peran masyarakat dalam penanggulangan HIV/AIDS, Pemerintah Kota Bandung mendorong penerapan mekanisme social contracting atau kontrak sosial antara pemerintah dan OMS.

Skema ini memungkinkan organisasi masyarakat sipil terlibat secara lebih formal dalam pelaksanaan program-program penanggulangan HIV yang didukung pemerintah daerah.

Komitmen tersebut terlihat pada tahun 2025 ketika OMS dan OBK bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung menggelar berbagai forum diskusi untuk merumuskan isu-isu prioritas penanggulangan HIV yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Beberapa usulan yang dibahas meliputi deteksi dini HIV bagi populasi kunci, penguatan peran Warga Peduli AIDS (WPA), serta sosialisasi dan edukasi HIV kepada masyarakat. Melalui forum tersebut, OMS dan pemerintah tidak hanya bertukar gagasan, tetapi juga menyusun langkah konkret agar program penanggulangan HIV/AIDS dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Kolaborasi ini menjadi contoh praktik baik yang menunjukkan bahwa penanganan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak, baik pemerintah maupun komunitas.

Di tingkat implementasi, kerja sama melalui skema kontrak sosial mulai dijalankan di berbagai sektor. LSM PKBI Kota Bandung, misalnya, bekerja sama dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bandung dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam berbagai kegiatan penanggulangan HIV.

Selain itu, Grapiks Kota Bandung menjalin kolaborasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Female bekerja sama dengan Kementerian Sosial, sementara Rumah Cemara bermitra dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Dukungan juga diberikan melalui kerja sama komunitas dengan Baznas Kota Bandung untuk memperluas jangkauan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.

Berbagai kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan HIV/AIDS merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Melalui kemitraan yang kuat antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas, fasilitas layanan kesehatan, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Kota Bandung terus berupaya memperkuat pencegahan HIV/AIDS, meningkatkan kualitas hidup ODHIV, serta memperluas akses layanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Penghapusan Stigma

Komitmen tersebut sejalan dengan yang disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat menghadiri peringatan Hari AIDS Sedunia Kota Bandung pada Desember 2025 lalu. Menurut dia, HIV/AIDS bukan semata persoalan kesehatan, melainkan juga persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.