Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Jaga Daya Beli Masyarakat, GPM Tetap Diperluas

📅 Rabu, 17 Jun 2026, 21:10 WIB | Oleh: Tim Penulis
Jaga Daya Beli Masyarakat, GPM Tetap Diperluas Doc: ANTARA/ M Fikri Setiawan
Ket. Masyarakat antusias berbelanja dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) Istimewa di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

JAKARTA – Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan instrumen strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat, terutama saat terjadi gejolak pasokan atau kenaikan harga bahan pangan.

Melalui penyediaan komoditas pokok dengan harga yang lebih terjangkau, program ini membantu mengendalikan tekanan inflasi sekaligus memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan.

Dalam jangka panjang, efektivitas GPM juga bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam menjaga kelancaran distribusi serta ketersediaan pasokan pangan di berbagai wilayah.

Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digencarkan bersama pemerintah daerah meski inflasi beras berhasil terjaga dalam dua tahun terakhir sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan di seluruh Indonesia.

"Kita syukuri beras tak lagi menjadi penyumbang utama (inflasi) 2 tahun terakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mendagri (Tito Karnavian) atas support-nya selama ini," kata Amran dalam rapat pengendalian inflasi sebagaimana keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6).

Amran yang juga Menteri Pertanian mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, secara bulanan, tingkat inflasi beras tidak bergejolak dalam dua tahun terakhir. Inflasi beras yang terakhir cukup tinggi terjadi pada Mei 2024 di 3,59 persen.

Setelah itu, inflasi beras selalu berada lebih rendah dan stabil. Inflasi beras memang sempat berfluktuasi pada Juli 2025, tapi hanya 1,35 persen saja. Terbaru, inflasi beras di Mei 2026 berada di 0,38 persen.

Guna menjaga stabilisasi harga beras di tingkat konsumen agar terus terjaga, Amran meminta seluruh pemerintah daerah dapat menggencarkan program pasar murah. Tidak hanya beras, tapi juga diharapkan dapat mendongkrak harga telur ayam dan daging ayam di tingkat peternak.

"Kami mohon seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, kalau perlu dengan Bulog, kita aktifkan pasar murah. Beras, ayam, telur. Kalau ayam dengan telur, ini terendah, sangat murah. Kalau bisa, Bulog membantu dan juga ID Food dengan pasar murah supaya menjadi 'offtaker' dari telur dan ayam," ujar Amran.

Adapun program pasar murah yang dikoordinasikan Bapanas bersama pemerintah daerah berupa Gerakan Pangan Murah (GPM).

Total GPM yang telah terlaksana sejak Januari sampai awal Juni tahun ini tercatat sebanyak 5.308 kali di 37 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota. GPM akan terus-menerus dilaksanakan tanpa ada jeda.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan komoditas beras saat ini tidak termasuk komoditas penyumbang inflasi nasional secara bulanan sebagaimana yang dilaporkan BPS.

"Good news-nya adalah bahan pokok yang utama seperti beras, itu tidak masuk dalam komoditas penyumbang utama (inflasi) month to month (secara bulanan)," kata Tito.

Padahal, beras kerap menjadi komoditas penyumbang utama inflasi sehingga hal itu menjadi perhatian pemerintah karena merupakan kebutuhan utama masyarakat. Namun kini komoditas itu relatif cukup baik dan dijaga.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
jakartafair2026

Luar Negeri
Swiss Tak Lagi Netral dan P...
Megapolitan
Mengolah Sampah Daun Kering...
Luar Negeri
Ekuador Makin Kacau, Status...
Luar Negeri
Filipina Gelontorkan 362 Ju...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Sumut Resmi Larang Penggunaan Vape bagi ASN dan Non-ASN

Sumut Resmi Larang Penggunaan Vape bagi ASN dan Non-ASN

17 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.