Takut Kekurangan Tenaga Kerja, Warga Swiss Ogah Populasinya Dibatasi Cuma 10 Juta

JENEWA - Masyarakat Swiss menolak usulan membatasi populasi negara tersebut pada angka 10 juta orang, menurut hasil resmi sementara referendum yang diterbitkan Dewan Federal Swiss, Minggu (14/6).

Usulan pembatasan populasi ditolak oleh 54,79 persen pemilih, sementara 45,21 persen pemilih mendukung hal tersebut. Jumlah partisipasi pemilih ada pada angka 58,86 persen.

Usulan yang didukung oleh Partai Rakyat Swiss yang berhaluan kanan tersebut akan membatasi penduduk tetap Swiss pada angka 10 juta hingga tahun 2050.

Hasil akhir resmi sementara menunjukkan proposal tersebut mendapat penolakan kuat di wilayah yang didominasi penutur Bahasa Prancis, dengan jumlah suara yang menolak melampaui 60 persen di sejumlah kanton seperti Jenewa, Vaud, Neuchatel, dan Jura.

Pendukung proposal tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat meningkatkan tekanan pada sistem perumahan, jaringan transportasi, dan layanan umum, sehingga perlu pembatasan ketat terhadap migrasi.

Sebelum referendum, Dewan Federal dan parlemen Swiss menyarankan masyarakat untuk menolak usulan tersebut, mengingat migrasi masih diperlukan untuk mengatasi kurangnya tenaga kerja serta untuk mendukung ekonomi dan jaminan sosial nasional.

Pemerintah Swiss juga memperingatkan bahwa pembatasan penduduk akan memaksa Swiss mengakhiri kesepakatan terkait kebebasan pergerakan masyarakat dengan Uni Eropa, yang dapat berdampak pada hubungan bilateral secara lebih luas lagi.

Jumlah penduduk Swiss saat ini mencapai 9,1 juta jiwa.

Namun demikian, dalam referendum yang sama, para pemilih di Swiss menyetujui usulan perubahan UU Dinas Sipil Federal, sebagaimana disarankan pemerintah dan parlemen Swiss untuk membatasi jumlah orang yang beralih dari dinas militer menjadi dinas sipil.

Perubahan tersebut mendapat dukungan dari 52,46 persen pemilih dan ditolak hanya oleh 47,54 persen lainnya, dengan partisipasi pemilih mencapai 58,26 persen.

Penolakan terhadap proposal tersebut terjadi di kantor Jenewa, Vaud, Neuchatel, Jura, Basel-Stadt, dan Zurich, di mana jumlah suara yang menolak melampaui suara dukungan.

Pendukung perubahan tersebut menyoroti pentingnya menjaga peserta dinas militer di tengah kekhawatiran akan situasi keamanan di Eropa. Sementara, penolak usulan tersebut khawatir dinas sipil akan semakin sulit dijangkau apabila perubahan tersebut terjadi. Ant