Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Takut Kekurangan Tenaga Kerja, Warga Swiss Ogah Populasinya Dibatasi Cuma 10 Juta

📅 Selasa, 16 Jun 2026, 19:02 WIB | Oleh:
Takut Kekurangan Tenaga Kerja, Warga Swiss Ogah Populasinya Dibatasi Cuma 10 Juta Doc: AFP/SEBASTIEN BOZON

JENEWA - Masyarakat Swiss menolak usulan membatasi populasi negara tersebut pada angka 10 juta orang, menurut hasil resmi sementara referendum yang diterbitkan Dewan Federal Swiss, Minggu (14/6).

Usulan pembatasan populasi ditolak oleh 54,79 persen pemilih, sementara 45,21 persen pemilih mendukung hal tersebut. Jumlah partisipasi pemilih ada pada angka 58,86 persen.

Usulan yang didukung oleh Partai Rakyat Swiss yang berhaluan kanan tersebut akan membatasi penduduk tetap Swiss pada angka 10 juta hingga tahun 2050.

Hasil akhir resmi sementara menunjukkan proposal tersebut mendapat penolakan kuat di wilayah yang didominasi penutur Bahasa Prancis, dengan jumlah suara yang menolak melampaui 60 persen di sejumlah kanton seperti Jenewa, Vaud, Neuchatel, dan Jura.

Pendukung proposal tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat meningkatkan tekanan pada sistem perumahan, jaringan transportasi, dan layanan umum, sehingga perlu pembatasan ketat terhadap migrasi.

Sebelum referendum, Dewan Federal dan parlemen Swiss menyarankan masyarakat untuk menolak usulan tersebut, mengingat migrasi masih diperlukan untuk mengatasi kurangnya tenaga kerja serta untuk mendukung ekonomi dan jaminan sosial nasional.

Pemerintah Swiss juga memperingatkan bahwa pembatasan penduduk akan memaksa Swiss mengakhiri kesepakatan terkait kebebasan pergerakan masyarakat dengan Uni Eropa, yang dapat berdampak pada hubungan bilateral secara lebih luas lagi.

Jumlah penduduk Swiss saat ini mencapai 9,1 juta jiwa.

Namun demikian, dalam referendum yang sama, para pemilih di Swiss menyetujui usulan perubahan UU Dinas Sipil Federal, sebagaimana disarankan pemerintah dan parlemen Swiss untuk membatasi jumlah orang yang beralih dari dinas militer menjadi dinas sipil.

Perubahan tersebut mendapat dukungan dari 52,46 persen pemilih dan ditolak hanya oleh 47,54 persen lainnya, dengan partisipasi pemilih mencapai 58,26 persen.

Penolakan terhadap proposal tersebut terjadi di kantor Jenewa, Vaud, Neuchatel, Jura, Basel-Stadt, dan Zurich, di mana jumlah suara yang menolak melampaui suara dukungan.

Pendukung perubahan tersebut menyoroti pentingnya menjaga peserta dinas militer di tengah kekhawatiran akan situasi keamanan di Eropa. Sementara, penolak usulan tersebut khawatir dinas sipil akan semakin sulit dijangkau apabila perubahan tersebut terjadi. Ant

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • FIFA Asean Cup 2026: Sembilan Gol Antarkan Indonesia ke Final, Thailand Menanti
    Laga ini adalah salahsatu pertandingan bola paling menegangkan ...
  • Pembalakan Liar di TN Berbak-Sembilang Terbongkar, Ratusan Kayu dan Rel 1 Km Dimusnahkan.
    Pecuri kayu sampai membangun rel? Ini sih terang2an ...
  • Dagelan Tak Mutu Lapas Cibinong, Bisa Bangun 10 Rumah Sultan, tak Ada Anggaran Beli CCTV Rp200.000  
    Aparat dan pejabat di negeri ini makin terang2an ...
  • MSI Apresiasi Menteri Pertanian Amran Sulaiman Terkait Penghentian Impor Singkong
    Sangat menginspirasi melihat bagaimana kebijakan tegas menyetop impor ...
  • Kebangkitan UMKM dan Penetrasi E-Commerce jadi Katalisator Pertumbuhan Industri Percetakan di Indonesia
    ehadiran platform pameran B2B bertaraf internasional seperti ALLPrint ...
Advertisement
Inacraft Detail Sidebar

Eri Cahyadi Tegaskan Tak Ada Penambahan Diskotek Baru di Surabaya

1.5 jam yang lalu | Selocahyo Basoeki Utomo S

Daerah
Eri Cahyadi Tegaskan Tak Ad...
Advertisement
Final Indonesia vs Thailand: Penjualan Tiket Dibuka Mulai Rp250 Ribu, Ini Cara Belinya!

Final Indonesia vs Thailand: Penjualan Tiket Dibuka Mulai Rp250 Ribu, Ini Cara Belinya!

02 Oct 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.