Wali Kota Pastikan Penetapan Pengelola Baru Bandung Zoo Libatkan Kementerian Kehutanan

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan proses penentuan pengelola baru Bandung Zoo dilakukan transparan dan tidak melalui penunjukan langsung.

Keputusan akhir akan ditetapkan bersama Kementerian Kehutanan mengingat pengelolaan kebun binatang berkaitan erat dengan aspek konservasi dan perlindungan satwa.

Wali Kota Farhan mengaku akan ke Jakarta untuk bertemu Kementerian Kehutanan guna membahas tahap akhir proses tersebut. Setelah penandatanganan dilakukan, Pemerintah Kota Bandung akan segera mengumumkan pemenang tender pengelolaan Bandung Zoo.

Menurut dia, meskipun pemerintah memiliki kewenangan dalam proses seleksi, penentuan pengelola tidak bisa dilakukan secara sepihak. Proses tender harus dibuka secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dari sejumlah peminat yang mendaftar, akhirnya mengerucut menjadi tiga peserta. Dari tiga peserta tersebut harus dipilih satu, dan pemilihannya tidak bisa dilakukan sendirian. Harus bersama kementerian karena izin konservasi dan izin terkait satwa yang dilindungi berada di bawah kewenangan kementerian," ujar dia, Rabu (10/6).

Wali Kota Farhan menjelaskan, sejumlah aspek menjadi pertimbangan utama dalam proses evaluasi, mulai dari kemampuan pengelolaan, pemeliharaan satwa, hingga aspek sosial dan budaya. Karena itu, calon pengelola diwajibkan memenuhi persyaratan yang cukup ketat.

Ia menyebut salah satu syarat penting adalah kesiapan finansial. Pemenang tender nantinya diwajibkan membayar kontribusi tetap sebesar Rp4,3 miliar di awal setelah penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS).

"Begitu tanda tangan PKS, mereka harus langsung membayar kontribusi tetap sebesar Rp4,3 miliar. Setelah itu mereka langsung bertanggung jawab terhadap pakan satwa dan seluruh operasional," kata Wali Kota Farhan.

Meski demikian, Pemkot Bandung masih akan menanggung pembayaran gaji karyawan hingga 25 Juni mendatang sebagai bagian dari masa transisi pengelolaan.

Wali Kota Farhan pun mengakui kondisi Bandung Zoo yang tutup selama sekitar enam bulan menjadi tantangan tersendiri bagi calon pengelola.

Oleh karena itu, diperlukan lembaga konservasi berbadan hukum yang memiliki kemampuan finansial kuat untuk melakukan pemulihan dan menghidupkan kembali operasional kebun binatang tersebut.

"Ini bagian dari investasi yang harus mereka lakukan. Secara bisnis dan finansial, lembaga konservasi yang mengelola harus memiliki kemampuan yang sangat kuat," ujar dia.

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya peserta yang lebih diunggulkan, Wali Kota Farhan memastikan, dirinya menjaga netralitas dan tidak ingin mengetahui terlebih dahulu hasil evaluasi sebelum pembahasan bersama kementerian dilakukan.

"Saya tidak boleh condong ke siapa pun. Bahkan ketika ada yang ingin menunjukkan dokumen hasil evaluasi, saya memilih menunggu dan melihatnya bersama kementerian," ungkap dia.