AI Pangkas 115 Ribu Pekerjaan di AS, Trump Dorong Kepemilikan Saham Negara di Industri AI

PHILADELPHIA  – Di tengah meningkatnya dampak kecerdasan artifisial (AI) terhadap pasar tenaga kerja, pemerintah Amerika Serikat (AS) mulai mencari berbagai solusi untuk mengatasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipicu otomatisasi.

Salah satu gagasan yang kini mengemuka adalah kemungkinan pemerintah AS memiliki saham di perusahaan-perusahaan AI. Presiden AS Donald Trump disebut akan segera mengundang para pemimpin perusahaan AI terkemuka ke Gedung Putih untuk membahas ide yang sebelumnya dianggap tidak lazim tersebut.

Langkah itu muncul di tengah kekhawatiran yang semakin besar terhadap dampak ekonomi AI. Teknologi AI generatif yang mencapai kematangan komersial pada 2024 kini mulai digunakan secara luas oleh perusahaan untuk menggantikan tenaga kerja manusia.

Sepanjang 2026, lebih dari 115.000 pekerjaan dilaporkan hilang akibat penggunaan AI.

Kekhawatiran masyarakat juga terus meningkat. Survei Februari 2026 yang dilakukan Pusat Kebijakan Publik Annenberg Universitas Pennsylvania menunjukkan hanya 17 persen warga Amerika yang meyakini AI akan memberikan dampak positif bagi negara mereka dalam satu dekade mendatang.

Optimisme terbesar hanya terlihat pada pemanfaatan AI untuk riset medis, yang didukung 57 persen responden. Sementara itu, harapan bahwa AI dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan hanya mencapai 24 persen, memperbaiki ekonomi 19 persen, dan membantu hubungan AS-China hanya 5 persen.

Ketidakpuasan terhadap pemerintah juga cukup tinggi. Hampir dua pertiga responden menilai pemerintah belum melakukan cukup banyak regulasi terhadap AI.

Profesor Universitas Pennsylvania, Matt Levendusky, mengatakan kekhawatiran terhadap AI kini menjadi isu lintas partai politik.

"Kekhawatiran terhadap AI bersifat bipartisan dan publik menunggu langkah yang akan diambil para politisi," ujarnya.

Serikat pekerja minta perlindungan

Di tengah meningkatnya penggunaan AI, serikat pekerja di AS menuntut perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja.

Federasi Buruh terbesar di AS, AFL-CIO, meminta transparansi penggunaan AI, jaminan terhadap PHK atau pemotongan gaji akibat AI, serta larangan penggunaan sistem otomatis dalam proses perekrutan, pemecatan, dan disiplin kerja.

Sejumlah serikat pekerja juga mulai memasukkan klausul perlindungan AI dalam perjanjian kerja mereka.

Serikat pekerja sektor komunikasi, Communications Workers of America (CWA), berhasil memperoleh perlindungan baru terkait penggunaan AI dan pengawasan otomatis di tempat kerja.

Sementara itu, National Nurses United yang mewakili lebih dari 225.000 perawat menegaskan bahwa teknologi yang berdampak pada pelayanan pasien tidak boleh diterapkan tanpa persetujuan serikat pekerja.