Menkeu Bidik Keseimbangan Baru, Defisit APBN 2027 Dipatok pada Level Modera

JAKARTA – Desain defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencerminkan strategi pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan menjaga keberlanjutan fiskal.

Defisit yang terukur dapat menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja produktif, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Namun, ruang fiskal yang terbatas menuntut pemerintah memastikan bahwa tambahan utang atau pembiayaan yang digunakan mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan.

Karena itu, kualitas belanja dan kemampuan meningkatkan penerimaan negara menjadi faktor kunci agar defisit tetap terkendali tanpa mengganggu stabilitas ekonomi jangka panjang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merancang desain defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 pada rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Postur makro fiskal tahun 2027 didesain secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit 1,8 persen sampai dengan 2,4 persen PDB," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (9/6).

Rentang defisit itu ditopang oleh pendapatan negara sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB dan belanja negara sebesar 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.

Untuk mencapai target pendapatan negara, Menkeu menjelaskan pemerintah terus mendorong upaya optimalisasi pendapatan negara, baik melalui perluasan basis penerimaan maupun pengolahan sumber daya alam yang lebih baik.

Optimalisasi pendapatan diwujudkan melalui penguatan sistem perpajakan yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan analisis big data guna memperkuat efektivitas pengawasan, memperluas basis perpajakan, dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara secara berkesinambungan.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif, dan terukur kepada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi bagi perekonomian.

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), optimalisasi dilakukan melalui penguatan penerimaan berbasis sumber daya alam, peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, dan inovasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Upaya itu didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat serta optimalisasi penagihan piutang untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran makin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat.