Revolusi Ekonomi Daerah Tak Mudah, Wamenkeu Beberkan Tiga Hambatan Utama

JAKARTA – Dorongan untuk melakukan revolusi ekonomi daerah mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat basis pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah.

Selama ini, ketimpangan antar daerah masih menjadi tantangan utama, terutama dalam hal akses investasi, kualitas infrastruktur, dan produktivitas sektor riil.

Melalui transformasi ekonomi daerah, pemerintah berupaya menggeser ketergantungan dari sektor tradisional menuju sektor bernilai tambah lebih tinggi seperti industri pengolahan, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif yang berbasis potensi lokal.

Di sisi lain, revolusi ekonomi daerah juga menuntut penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi kunci agar transformasi ini tidak hanya bersifat slogan, tetapi benar-benar mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan inklusif.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkap terdapat tiga tantangan utama yang saat ini dihadapi Indonesia dalam mendorong revolusi ekonomi daerah, antara lain diversifikasi ekonomi daerah, kualitas belanja daerah, dan kapasitas fiskal yang terbatas.

Juda, dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin (25/5), mengatakan diversifikasi dan inovasi ekonomi daerah menjadi kunci yang pertama.

Ia mengatakan bahwa secara spasial, seluruh wilayah memang tumbuh. Namun, tidak semua daerah memiliki daya tahan yang sama karena sejumlah daerah masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif, tambang, dan komoditas primer yang rentan terhadap fluktuasi harga.

Selanjutnya, tantangan kedua adalah kualitas belanja daerah. Belanja daerah dinilai masih perlu dibuat lebih produktif karena belanja pegawai dan barang masih mendominasi dengan porsi rata-rata sekitar 70 persen, sementara belanja modal relatif terbatas.

“Selain itu, belanja daerah juga sering rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun. Ini mengurangi daya dorong APBD terhadap ekonomi lokal,” imbuh Juda.

Sementara tantangan ketiga adalah kapasitas fiskal yang terbatas. Juda mengatakan, banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) masih terbatas sehingga proyek-proyek strategis daerah terhambat.

“Daya serap anggaran daerah juga seringkali tidak optimal. Dana transfer tidak tepat sasaran dan terserap lambat akibat kapasitas. Kemudian juga prosedur pengadaan yang relatif lama dan sebagainya, yang tentu ini pada akhirnya mengurangi stimulus ekonomi di tingkat lokal,” kata Juda.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, imbuh Juda, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan sejumlah langkah salah satunya melalui alokasi transfer ke daerah (TKD).

Hingga April 2026, realisasi TKD mencapai Rp256 triliun atau 37 persen dari pagu dan transfer keuangan daerah digunakan untuk mendukung layanan dasar.