Masjid At-Thohir Disiapkan Jadi Magnet Wisata Religi, Pemkot Depok Beri Dukungan

DEPOK – Pengembangan kawasan wisata religi tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan UMKM, industri kreatif, dan jasa pendukung.

Jika dikelola secara terpadu dengan perbaikan infrastruktur, pelestarian nilai sejarah dan budaya, serta peningkatan kualitas layanan, kawasan wisata religi berpotensi menjadi destinasi unggulan yang mampu menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan sekaligus menjaga warisan spiritual dan budaya daerah.

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok, Jawa Barat, menyambut baik pengembangan kawasan wisata religi Masjid Jami' At-Thohir yang akan dilengkapi dengan Museum Peradaban Islam.

Kepala Disporyata Kota Depok, Eko Herwiyanto di Depok, Jumat (10/7), mengatakan pengembangan tersebut diyakini semakin memperkuat daya tarik wisata religi sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Depok.

"Kami dari Disporyata sangat mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Yayasan Mochammad Thohir yang mengelola kawasan destinasi wisata berbasis religi ini," ujarnya.

Menurut Eko, rencana pembangunan Museum Peradaban Islam, penambahan berbagai fasilitas pendukung, hingga hotel, menjadi nilai tambah bagi kawasan tersebut.

"Ke depan ada pengembangan Museum Peradaban Islam, kemudian penambahan fasilitas lainnya, termasuk ada rencana membangun hotel. Kami sangat mendukung ini dalam rangka semakin meningkatkan kunjungan wisata di Kota Depok," katanya.

Selain pengembangan fasilitas, Eko juga menyoroti pentingnya peningkatan aksesibilitas menuju kawasan Masjid Jami' At-Thohir.

Menurut dia, hal itu menjadi salah satu harapan yang disampaikan pengelola kawasan.

Ia menjelaskan Pemerintah Kota Depok akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, terutama dalam penyediaan akses transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"Terkait harapan dukungan dari Pemerintah Kota Depok, tadi ada akses transportasi, baik dalam skala kota maupun antarkota, termasuk mungkin terkait LRT dan sebagainya. Kami tidak bisa sendiri, kami akan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya," jelasnya.

Untuk program yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, lanjut Eko, Pemkot Depok menempuh mekanisme yang berlaku agar berbagai kebutuhan pengembangan kawasan wisata tersebut dapat diakomodasi.

"Yang menjadi kewenangan pusat tentu ada mekanisme yang akan kami tempuh dalam rangka mengakomodasi harapan dari pengelola kawasan wisata At-Thohir ini," jelasnya.