Revolusi Ekonomi Daerah Tak Mudah, Wamenkeu Beberkan Tiga Hambatan Utama

Kedua, melalui dukungan pembiayaan kreatif. Juda mengatakan, pembangunan daerah tidak harus hanya mengandalkan APBD karena pemerintah memiliki special mission vehicle (SMV) seperti PT SMI yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui skema pembiayaan inovatif dan berkelanjutan dengan bunga relatif murah sekitar 6 persen.

Pembiayaan SMI tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah, infrastruktur jalan dan jembatan, hingga pengembangan kawasan pariwisata. Cicilan pembiayaan juga dapat bersumber dari dana bagi hasil (DBH) yang diberikan pemerintah pusat setelah terjadi disbursement.

Adapun hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah melalui SMI telah mencapai Rp37 triliun.

Terakhir atau ketiga yakni dukungan penguatan PAD melalui modernisasi pajak daerah, pertukaran data pusat dan daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, imbuh Juda, Kemenkeu juga hadir di daerah untuk menyusun kajian fiskal regional, mengevaluasi TKD, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta memberikan rekomendasi berbasis data.

Ia pun menegaskan bahwa daerah yang kuat bukan hanya daerah yang memiliki anggaran besar, melainkan daerah yang mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan.

“Pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama, dan manfaatnya dirasakan sampai ke rumah tangga,” tutup Juda.