Gencatan Senjata AS-Iran 60 Hari demi Selat Hormuz

ISTANBUL - Amerika Serikat dan Iran akan segera meneken perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari yang akan membuka kembali Selat Hormuz, sehingga memungkinkan Iran memulai kembali penjualan minyak dan menciptakan ruang untuk perundingan program nuklir Iran.

Usulan perdamaian yang masih belum difinalisasi tersebut dapat diumumkan paling cepat Ahad ini, kata seorang pejabat AS yang dekat dengan rancangan kesepakatan tersebut, menurut laporan Axios.

Namun demikian, pejabat tersebut memperingatkan bahwa masih ada kemungkinan kesepakatan gagal sebelum ditandatangani.

Menurut usulan nota kesepahaman yang siap diteken, Iran akan membersihkan ranjau di Selat Hormuz dan mengizinkan kapal-kapal lewat tanpa membayar bea lintas.

Sebagai imbalannya, Washington akan mencabut blokade terhadap pelabuhan Iran dan menetapkan pembebasan sanksi sementara yang memungkinkan Teheran menjual minyaknya secara bebas dalam waktu 60 hari.

Seorang pejabat AS menyebut kerangka tersebut sebagai "keringanan berdasarkan performa", karena pencabutan tekanan ekonomi akan dilakukan berdasarkan komitmen Iran alih-alih diberikan langsung di awal.

Naskah kesepakatan tersebut juga mencakup komitmen Iran untuk tidak membuat senjata nuklir serta merundingkan penangguhan pengayaan uranium dan penyerahan persediaan uranium diperkaya miliknya.

Keringanan sanksi lebih luas, yang mencakup pencairan dana Iran di luar negeri, akan dibahas dalam periode gencatan senjata, tetapi hanya akan diimplementasikan sebagai bagian dari kesepakatan akhir yang terverifikasi.

Pasukan AS yang ditempatkan di kawasan akan tetap berada dalam posisi mereka selama 60 hari gencatan senjata tersebut, dan hanya akan ditarik mundur setelah perjanjian final tercapai.

Rancangan perjanjian tersebut juga dibuat terkait dengan upaya mengakhiri perang antara Israel dan Hizbullah di Lebanon.

Seorang pejabat AS mengatakan Israel masih akan diizinkan bertindak jika Hizbullah berupaya memulihkan persenjataannya atau memulai serangan kembali.

Adapun sejumlah pemimpin negara Arab dan Islam, termasuk pejabat dari Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turki, Pakistan, dan Uni Emirat Arab, mendukung pendekatan diplomatik antara kedua pihak.

Pakistan memainkan peranan kunci sebagai mediator, dengan Marsekal Asim Munir terbang langsung ke Teheran untuk mendorong tercapainya kesepakatan.

Gedung Putih juga berharap agar isu-isi yang masih belum selesai dapat disepakati dalam hitungan jam.