WFH Jilid Baru Disiapkan, Aktivitas Kantor Bersiap Berubah

JAKARTA – Penerapan work from home (WFH) menunjukkan perubahan pola kerja yang semakin mengandalkan fleksibilitas dan teknologi digital.

Sistem ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan karena dapat menekan biaya transportasi, konsumsi energi kantor, hingga waktu mobilitas pekerja.

Di sisi lain, WFH juga memberi peluang terciptanya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang lebih baik bagi sebagian pekerja.

Namun, efektivitas WFH sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, budaya kerja, dan sistem pengawasan kinerja.

Tidak semua sektor dapat menerapkan pola kerja jarak jauh secara optimal, terutama pekerjaan yang membutuhkan interaksi langsung atau layanan fisik.

Karena itu, banyak perusahaan kini mulai mengarah pada sistem hybrid sebagai kompromi antara produktivitas, fleksibilitas, dan kebutuhan kolaborasi tatap muka.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi lanjutan, salah satunya penerapan work from home (WFH) untuk dua bulan ke depan.

Menurutnya, kebijakan ini dilakukan sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global pasca berakhirnya perang yang sempat mempengaruhi kondisi ekonomi dunia.

"Akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5).

Airlangga menjelaskan penerapan WFH untuk dua bulan ke depan merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai insentif ekonomi guna mendorong aktivitas ekonomi nasional, khususnya pada kuartal II 2026.

Menurutnya, insentif tersebut disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas dunia usaha.

"Selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak," katanya.

Namun demikian, Airlangga belum merinci bentuk insentif yang akan diberikan pemerintah maupun sektor-sektor yang akan menjadi prioritas dalam kebijakan tersebut.