Trilema Batu Bara: Ketahanan Energi, Lingkungan, dan Ekonomi

JAKARTA - Implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dan transisi energi di sektor batu bara dinilai jauh lebih kompleks dibanding sektor industri lainnya. Selain harus memenuhi tuntutan pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan, industri batu bara juga masih dibebani tanggung jawab menjaga ketahanan energi nasional, memenuhi tuntutan pengurangan emisi, dan menanggung biaya yang terus membesar.

Kondisi itulah yang diistilahkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Bidang ESG & Good Mining Practice, Ignatius Wurwanto, sebagai “trilema” dalam penerapan ESG.

“Kalau bicara batu bara, ini bukan lagi dilema, tapi trilema. Ada kebutuhan menjaga ketahanan energi, ada tuntutan lingkungan, dan ada biaya yang harus ditanggung,” katanya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Implementasi ESG dan Transisi Energi di Sektor Batu Bara Indonesia” yang diselenggarakan Katadata Green di Jakarta, Rabu (20/5).

Trilema tersebut, lanjut Wurwanto, mencerminkan tiga tantangan yang harus dijalankan secara bersamaan oleh industri batu bara.

Pertama, menjaga ketahanan energi, yakni memastikan kebutuhan energi saat ini dan masa depan tetap tersedia. Kedua, menjalankan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga dan melindungi lingkungan, khususnya dalam mencegah dampak perubahan iklim. Ketiga, memastikan pengelolaan aspek ekonomi yang berimbang sehingga penyediaan energi berbasis sumber daya alam yang tersedia tetap dapat dilakukan dengan biaya yang terjangkau.

Maka dari itu, menurut Wurwanto, implementasi ESG di sektor tambang tidak bisa disamakan dengan industri lain karena kompleksitas operasional dan regulasi yang dihadapi perusahaan tambang jauh lebih besar.

Perusahaan harus memenuhi berbagai aturan teknis, lingkungan, keselamatan kerja, hingga pengembangan masyarakat yang seluruhnya membutuhkan biaya besar untuk memenuhi seluruh kewajiban dan ketentuan dalam melaksanakan pascatambang yang baik dan berkelanjutan. Karena itu, banyak perusahaan masih melihat ESG sebagai kewajiban kepatuhan (compliance) dibanding strategi bisnis jangka panjang yang menghasilkan nilai.

“Masih banyak yang memandang ESG sebagai program atau compliance, padahal seharusnya berbasis risiko dan

peluang,” ujar Wurwanto. 

APBI saat ini memiliki 93 anggota perusahaan tambang batu bara aktif yang menyumbang sekitar 66 persen produksi batu bara nasional. Namun dari total hampir 960 perusahaan tambang batu bara di Indonesia, tingkat pemahaman terhadap ESG dinilai masih sangat beragam.

Untuk mendorong implementasi ESG, APBI menggunakan pendekatan Good Mining Practice (GMP), yakni melalui penguatan praktik operasional seperti konservasi, perlindungan lingkungan, keselamatan pertambangan, dan standarisasi teknis.

Tantangan lainnya yang tidak kalah serius adalah ketidakpastian regulasi. Wurwanto menegaskan bahwa ESG membutuhkan konsistensi kebijakan jangka panjang agar perusahaan dapat menyusun strategi investasi dengan lebih terukur.

“Kalau regulasi berubah-ubah terus, perusahaan juga harus sangat adaptif,” katanya.

Kompleksitas itulah yang membuat implementasi ESG dan agenda transisi di sektor batu bara tidak dapat dilakukan secara instan. Transisi ini membutuhkan kesiapan teknologi, kapasitas investasi, serta dukungan regulasi yang konsisten agar perusahaan dapat menyesuaikan model operasional dan menjaga keberlanjutan pasokan energi.