Jaga Kepercayaan Dunia Usaha, Agar Manufaktur Tidak Kehilangan Momentum Pertumbuhan

JAKARTA - Pemerintah diharapkan memberi insentif yang lebih terarah ke manufaktur yang tengah mengalami tekanan karena turunnya permintaan. Perlunya insentif tersebut agar Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang pada April 2026 terkontraksi ke level 49,1 kembali ke level ekspansi atau di atas 50. 

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan respons kebijakan harus dilakukan secepat mungkin dan spesifik agar tekanan terhadap industri tidak semakin dalam.

Pemerintah perlu memberikan insentif yang benar-benar menyasar sektor yang paling terdampak, terutama pada rantai industri hulu.

“Dari sisi fiskal, intervensi juga perlu lebih spesifik. Bukan stimulus yang terlalu umum, tapi insentif yang benar-benar menyasar sektor yang paling terdampak,” katanya.

Pemerintah juga perlu memperkuat substitusi impor melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri agar kebergantungan terhadap bahan baku impor berkurang.

Apabila kontraksi PMI manufaktur terus berlanjut katanya, maka akan berdampak luas ke perekonomian nasional karena sektor manufaktur merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

“Ketika produksi terus turun, risiko PHK akan meningkat, Sekarang tanda-tandanya sudah mulai terlihat dari penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor ini,” kata Rendy.

Perubahan Konsumsi

Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Aloysius Gunadi Brata, menilai kontraksi PMI manufaktur Indonesia ke level 49,1 pada April 2026 tidak hanya mencerminkan tekanan pada industri, tetapi juga menunjukkan melemahnya optimisme pelaku usaha terhadap arah permintaan dalam negeri.

Menurut dia, situasi tersebut perlu dibaca lebih dalam karena manufaktur biasanya menjadi sektor yang sensitif terhadap perubahan konsumsi masyarakat.

Aloysius mengatakan pelemahan PMI di bawah level 50 menandakan industri mulai menahan ekspansi produksi akibat pasar yang belum cukup kuat menyerap barang. Ia menilai kondisi tersebut berisiko menimbulkan efek berantai terhadap tenaga kerja, terutama di sektor manufaktur padat karya.

“Kalau industri mulai menahan produksi, biasanya mereka juga akan lebih hati-hati melakukan perekrutan tenaga kerja baru,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (6/5).

Pemerintah katanya perlu menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas industri tetap bergerak. Ia menilai stimulus terhadap konsumsi rumah tangga lebih penting dalam kondisi saat ini dibanding sekadar pemberian insentif produksi.

“Persoalannya sekarang bukan hanya kapasitas produksi, tetapi apakah pasar cukup kuat untuk menyerap hasil produksi itu,” katanya.