Bapanas: Bantuan Pangan Jadi Stimulus Ekonomi dalam Jaga Konsumsi Rumah Tangga

JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bantuan pangan menjadi stimulus ekonomi dalam menjaga konsumsi rumah tangga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Program bantuan pangan berupa penyaluran beras dan minyak goreng secara gratis menjadi salah satu program stimulus ekonomi yang diandalkan pemerintah," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam keterangan di Jakarta, Rabu (06/5).

Oleh karena itu, dia menyampaikan Bapanas memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng secara nasional sangat memadai, bahkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) semakin kuat mencapai 5,2 juta ton.

"Sekarang ini stok kita untuk (cadangan) beras 5,2 juta ton," beber Amran.

Bapanas mencatat selama triwulan pertama tahun ini, Januari-Maret 2026, program bantuan pangan masih dijalankan Perum Bulog. Januari dan Februari merupakan perpanjangan dari 2025 dan Maret menjadi permulaan bantuan pangan beras dan minyak goreng dengan anggaran tahun 2026.

Selama triwulan pertama ini, total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima bantuan pangan mencapai 1,85 juta KPM dengan total beras 37,1 juta kilogram dan 7,4 juta liter minyak goreng. Adapun target penyaluran bantuan pangan menyasar 33,2 juta KPM di seluruh Indonesia.

Realisasi tersebut terdiri dari Januari dan Februari yang telah disalurkan ke 992,8 ribu KPM dan Maret yang telah berhasil menyasar 864 ribu KPM.

Untuk pelaksanaan bantuan pangan di 2026, Bapanas telah memberikan kebijakan perpanjangan batas waktu penyaluran bantuan pangan hingga 31 Mei.

Kebijakan itu berdasarkan permohonan perpanjangan waktu yang diajukan Perum Bulog pada akhir Maret 2026. Semula program bantuan pangan itu merupakan periode Februari dan Maret.

Pertumbuhan ekonomi secara tahunan Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 menjadi yang paling tinggi jika dibandingkan terhadap seluruh triwulan pertama sejak tahun 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026. Capaian itu belum pernah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau kita perhatikan di triwulan satu 2026 ini 5,61 persen, itu adalah tumbuhnya paling tinggi. Kalau kita lihat di triwulan satu (sejak) 2021, belum pernah yang melebihi 5,61," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Data historis BPS menunjukkan perkembangan ekonomi Indonesia secara tahunan 2021 sampai 2026 dimulai pada triwulan pertama tahun 2021 yang berada di -0,69 persen. Kemudian triwulan pertama 2022 melonjak ke 5,02 persen. Triwulan pertama 2023 di 5,04 persen, 2024 di 5,11 persen, dan 2025 sedikit menurun ke 4,87 persen.

Adapun dari sisi pengeluaran, pemerintah dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat secara konsisten. Hal itu tercermin dari porsi kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang bersumber dari konsumsi rumah tangga dengan kontribusi hingga 54,36 persen dan pertumbuhan 5,52 persen.