Proyek Oplah Raksasa di Kutim, Solusi atau Risiko Lingkungan?

SANGATTA – Optimalisasi lahan menjadi strategi krusial untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus membuka lahan baru yang berisiko terhadap lingkungan.

Pendekatan ini menekankan pemanfaatan teknologi, efisiensi penggunaan input, serta perbaikan tata kelola agar lahan yang ada dapat menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, akses pembiayaan, dan kapasitas sumber daya manusia, sehingga tanpa ekosistem yang kuat, optimalisasi lahan berpotensi tidak mencapai hasil maksimal.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) berkolaborasi dengan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melakukan optimalisasi lahan (oplah) seluas 20.000hektare demi mewujudkan swasembada pangan, sehingga ke depan kabupaten ini tidak mendatangkan beras dari daerah lain.

"Program strategis nasional oplah ini merupakan bagian penting dalam menyukseskan ketahanan pangan bukan hanya untuk Kutim, tapi juga bagi nasional yang digagas oleh pemerintah pusat," ujar Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi di Sangatta, Minggu (19/4).

Ia menyebut bahwa seluruh daerah di Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendukung program yang menjadi bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, termasuk Kutim yang komitmen menyukseskan program tersebut.

"Pemerintah daerah memiliki komitmen besar untuk ikut terlibat langsung dalam menyukseskan ketahanan pangan nasional. Saat ini kami baru mengusulkan 4 titik dari 10 titik yang diminta oleh pemerintah pusat. Namun kami akan terus berupaya mewujudkan itu agar peluang swasembada pangan dapat terwujud," katanya.

Sebelumnya, saat menggelar rapat bersama Direktur Irigasi Pertanian Kementan, di Ruang Arau Sekretariat Daerah Kutim pada Kamis (16/4/2026), ia menyebut bahwa target oplah atau perluasan lahan 20.000 hektare tersebut bukan tanpa tantangan, namun tantangan ini harus dicarikan solusi.

"Saat ini memang masih ada tantangan yang krusial, terutama terkait masih rendahnya minat masyarakat untuk bertani. Salah satu penyebabnya yakni kurangnya fasilitas pendukung pertanian yang belum memadai, sehingga fasilitas ini harus dipenuhi, terutama terkait alat dan mesin pertanian," ujar dia.

Berbagai tantangan ini terus dilakukan perumusan bersama, karena halangan yang ada tidak boleh menjadi alasan dalam mendorong peningkatan produksi, sehingga melalui kecukupan fasilitas diharapkan bisa menarik minat kaum muda melirik sektor vital pertanian.

"Pertanian tanaman pangan yang dikelola dengan baik, maka memiliki potensi ekonomi tinggi serta berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan. Untuk itu, pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan atensi dan dukungan dengan berbagai kebijakan dalam mendukung program ketahanan pangan," ucap Mahyunadi.