Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dipangkas, Kerentanan Struktural Jadi Sorotan

Pemangkasan proyeksi pertumbuhan Indonesia oleh IMF mencerminkan kerentanan struktural ekonomi Indonesia, sehingga diperlukan penguatan kualitas pertumbuhan agar lebih tahan terhadap gejolak global.

JAKARTA – Fundamental ekonomi Indonesia mulai rapuh tercermin dari revisi proyeksi pertumbuhan oleh Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang memangkas proyeksi 2026 menjadi 5 persen dari sebelumnya 5,1 persen. Meski secara nominal penurunan ini terlihat kecil, sinyal tersebut menunjukkan adanya tekanan struktural yang tak bisa diabaikan, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Perlambatan ini mencerminkan kombinasi faktor eksternal dan domestik. Karena itu, tantangan utamanya bukan sekadar menghindari perlambatan, melainkan memperkuat kualitas pertumbuhan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas, dan reformasi struktural agar ketahanan ekonomi lebih kokoh menghadapi ketidakpastian ke depan.

Pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi menilai penurunan proyeksi pertumbuhan oleh IMF sebesar 0,1 persentase poin bukan sekadar angka kecil, melainkan sinyal kerentanan struktural ekonomi Indonesia. Dengan asumsi produk domestik bruto (PDB) sebesar 22.000 triliun rupiah, selisih tersebut setara potensi kehilangan output sekitar 22 triliun rupiah.

“Angka ini hampir setara dengan anggaran satu kementerian besar, atau cukup untuk membiayai program perlindungan sosial bagi jutaan rumah tangga miskin selama setahun. Artinya, perlambatan kecil dalam statistik makro memiliki implikasi langsung pada kapasitas fiskal negara dalam melindungi kelompok rentan," papar Badiul di Jakarta, Kamis (16/4).

Dia juga menyoroti ketergantungan pada faktor eksternal, seperti permintaan global, harga komoditas, dan arus modal, masih tinggi sehingga menandakan transformasi ekonomi belum berjalan optimal. Dominasi ekspor komoditas primer membuat ekonomi rentan saat kondisi global melemah.

Dari sisi fiskal, perlambatan berpotensi menekan penerimaan pajak hingga Rp2–3 triliun, mempersempit ruang belanja dan mendorong ketergantungan pada utang. Karena itu, diperlukan pergeseran kebijakan menuju belanja produktif, reformasi perpajakan, dan hilirisasi yang benar-benar menciptakan nilai tambah.

Dampak Perang

Seperti diketahui, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global sebagai imbas dari perang antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) bersama sekutunya, Israel. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 3,1 persen dikarenakan pecahnya perang di Timur Tengah tahun ini usai perekonomian sempat bertahan dengan ujian hambatan perdagangan tahun lalu.

“Dengan asumsi konflik tetap terbatas dari sisi durasi dan cakupan, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan melambat menjadi 3,1 persen pada 2026 dan 3,2 persen pada 2027,” sebut IMF dalam laporannya, dikutip Rabu (15/4).

Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menuturkan, sama seperti laporan terbaru Bank Dunia, bahwa ada penurunan proyeksi yang menunjukkan ekonomi ke depan bisa lebih gelap. Menurut Huda, faktor eksternal seperti perang memang berpengaruh signifikan terutama soal imported inflation.

“Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah menjaga daya beli dan dunia usaha,” tegasnya.

Laporan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terang Huda menunjukkan adanya pesimisme di dunia usaha akan kondisi ke depan. Dari sisi PMI (Purchasing Managers' Index) manufaktur juga melemah dan bahkan terancam di angka non ekspansif di bulan April-Juni.

"Artinya pemerintah belum melakukan kebijakan yang menyakinkan publik dan dunia usaha,"ucap Huda