Banyumas Jadi Pionir Bansos Digital Nasional, Penyaluran Kini Berbasis IKD dan Biometrik

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ditunjuk sebagai salah satu dari 42 daerah percontohan dalam implementasi digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional. Program ini dijalankan melalui sistem berbasis aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang mengintegrasikan data kependudukan secara digital.

Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, digitalisasi bansos sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

"Pemerintah Kabupaten Banyumas mendukung program digitalisasi, mengingat digitalisasi bantuan sosial ini selaras dengan program trilas, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel," ujarnya dalam rapat koordinasi bersama jajaran terkait di Purwokerto.

Program digitalisasi bansos ini memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sistem verifikasi biometrik. Melalui pendekatan ini, penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan minim potensi penyimpangan.

Dengan sistem digital, seluruh proses mulai dari pendataan penerima, verifikasi identitas, hingga distribusi bantuan dapat dipantau secara real time. Hal ini dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam penyaluran bansos.

Sebagai bentuk kesiapan, Pemkab Banyumas telah melakukan sejumlah langkah awal. Di antaranya koordinasi lintas perangkat daerah serta pendataan calon agen Perlinsos yang melibatkan aparatur sipil negara, perangkat desa, hingga pendamping sosial.

Pendataan tersebut juga mencakup sumber daya manusia dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Mereka berperan penting dalam mendukung implementasi sistem digital di lapangan.

Berdasarkan hasil pemadanan data agen Perlinsos dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), masih terdapat sejumlah kendala. Dari total 3.740 agen, sebanyak 1.389 belum melakukan aktivasi IKD, sementara 66 nomor induk kependudukan belum ditemukan.

"Saat ini Dinas Sosial terus berupaya meningkatkan jumlah aktivasi IKD tersebut," katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga menugaskan pendamping PKH dan TKSK untuk mengedukasi keluarga penerima manfaat agar segera mengaktifkan IKD. Aktivasi tersebut menjadi syarat penting dalam penggunaan sistem Perlinsos.

Lintarti menegaskan, keberhasilan digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam memastikan program berjalan optimal.

"Oleh karena itu, melalui forum koordinasi ini diharapkan terbangun pemahaman yang sama, komitmen yang kuat, serta langkah konkret yang terkoordinasi dalam pelaksanaan uji coba di lapangan," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menyoroti pentingnya dukungan kepala daerah dalam mendampingi masyarakat. Terutama bagi penerima bansos yang memiliki keterbatasan akses terhadap perangkat digital.

"Pasti banyak penerima bansos yang tidak memiliki telepon genggam atau perangkat yang kompatibel. Oleh karena itu, komitmen kepala daerah dan jajaran sangat dibutuhkan," ujarnya.