Tangani Aduan Warga secara Cepat dan Berkualitas

JAKARTA – Camat dan lurah menjadi kunci operasional di lapangan. “Setiap pengaduan warga harus ditangani secara cepat, tuntas, berkualitas, dan transparan,” tandas Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Penegasan ini disampaikan dalam acara Town Hall Meeting di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

Sebanyak 860 peserta hadir dalam acara tersebut. Mereka adalah perangkat daerah, wali kota, bupati, camat, lurah, serta perwakilan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) seluruh kelurahan di Jakarta.

Pertemuan ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat tata kelola penanganan pengaduan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menegaskan pentingnya integritas seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Dalam sambutannya, Pramono menuturkan Town Hall Meeting juga menjadi bagian dari upaya evaluasi dan perbaikan kinerja PPSU.

Dia mengingatkan, tidak boleh ada lagi praktik yang mencoreng wajah Jakarta. “Kami terus memperbaiki sistem dan tata kelola agar lebih transparan dan terbuka. Masukan, saran, serta kritik jadi modal utama berbenah,” ujarnya.

Terkait pelanggaran yang sempat terjadi, di Kelurahan Kalisari, Jaktim, Gubernur mengungkapkan bahwa tiga petugas PPSU telah diberikan surat peringatan pertama (SP1). Mereka mendapat kesempatan terakhir untuk memperbaiki kinerja. Selain itu, sejumlah pejabat terkait, termasuk lurah Kalisari, telah dibebastugaskan untuk menjalani pembinaan.

Lebih lanjut Pramono mengatakan, PPSU harus tetap difokuskan pada penanganan drainase mikro, kebersihan lingkungan, serta perawatan fasilitas umum tingkat kelurahan. Adapun penanganan sistem air berskala besar seperti sungai, waduk, dan saluran penghubung, menjadi kewenangan dinas teknis terkait.

“Seluruh jajaran harus terbuka terhadap kritik serta memastikan setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Ini menjadi kunci agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan warga,” tuturnya.

Pramono juga menekankan peran strategis jajaran kewilayahan sebagai perpanjangan tangan gubernur di lapangan. Camat dan lurah dituntut mampu memetakan serta menyelesaikan persoalan sejak dini, sebelum berkembang menjadi krisis.

Selain itu, penguatan integritas, etika pelayanan, dan transparansi merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Pemprov Jakarta. Gubernur lebih lanjut menandaskan, koordinasi antarperangkat daerah dan jajaran kewilayahan perlu terus diperkuat agar penanganan pengaduan masyarakat tidak terhambat ego sektoral.

Pramono mengibaratkan kinerja Pemprov Jakarta sebagai sebuah orkestra yang harus berjalan selaras untuk menghasilkan kinerja optimal. “Jakarta akan menjadi lebih baik jika seluruh jajaran bekerja secara terkoordinasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan semua pihak, termasuk PPSU sebagai ujung tombak di lapangan,” paparnya.

Dibatasi

Sementara itu, mulai sekarang Pramono akan membatasi unggahan ke Jakarta Kini (Jaki) sebagai dampak dari kasus respons menggunakan kecerdasarn buatan (AI). “Saya akan membatasi akses pengunggahan laporan ke aplikasi Jakarta Kini setelah ada kasus manipulasi laporan kerja PPSU menggunakan AI di Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur,” katanya.

Selain itu, ditekankan bahwa mereka yang boleh mengunggah, petugas yang memang mengerjakan aduan. Sistemnya diperbaiki supaya lebih transparan. Pramono menilai, kejadian keluhan warga yang ditindaklanjuti dengan foto hasil AI mencoreng pelayanan publik Jakarta. Itu tidak boleh terulang.