Industri Plastik Dorong Diversifikasi Bahan Baku

Jakarta - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mendorong diversifikasi sumber bahan baku, termasuk nafta, guna menjaga keberlanjutan produksi di tengah tekanan global yang kian meningkat.

Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono mengatakan pelaku industri terus mencermati dinamika pasar, khususnya terkait pasokan bahan baku utama yang masih bergantung pada impor. Ketergantungan ini dinilai meningkatkan kerentanan terhadap gejolak eksternal.

"Untuk nafta kebutuhan 3 juta ton per tahun dan 100 persen impor. Untuk bahan baku plastik seperti PE (Polyethylene), PP (Polypropylene), PET (Polyethylene Terephthalate), PS (Polystyrene), dan PVC (Polyvinyl Chloride) dan lainnya sekitar 8 juta ton, dengan 50 persen masih impor," katanya di Jakarta, Senin (6/4).

Seperti dikutip dari Antara, Fajar menjelaskan, gangguan distribusi sekecil apa pun dapat langsung memengaruhi rantai produksi industri. Oleh karena itu, pelaku usaha mulai membuka opsi penggunaan bahan baku alternatif guna mengantisipasi risiko pasokan.

"Nol persen bea masuk LPG sebagai bahan baku alternatif, pasokan gas," ujar Fajar.

Menurut dia, langkah diversifikasi tersebut menjadi krusial untuk menjaga stabilitas produksi di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Bahkan, ketersediaan energi dinilai lebih mendesak dibandingkan relaksasi kebijakan fiskal.

Di sisi lain, kondisi global yang tidak menentu mendorong banyak negara memperketat pengamanan pasokan bahan baku. Lonjakan permintaan di berbagai kawasan menjadi sinyal meningkatnya kekhawatiran terhadap ketersediaan feedstock di pasar internasional.

Fajar menambahkan, pelaku industri bersama pemerintah telah membuka komunikasi dengan sejumlah negara alternatif sebagai sumber pasokan baru. Namun, langkah ini menghadapi tantangan dari sisi logistik, terutama terkait waktu pengiriman yang lebih panjang.

Durasi Konflik

Sementara itu, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai durasi konflik global menjadi faktor kunci dalam menentukan dampaknya terhadap perekonomian.

“Kalau kita melihat konflik Timur Tengah ini dalam kerangka skenario, kuncinya sebenarnya ada pada durasi. Selama konflik masih berkaitan dengan tujuan strategis seperti tekanan politik atau perubahan rezim, maka kecil kemungkinan selesai dalam waktu cepat. Artinya, yang kita hadapi bukan lagi sekadar gejolak jangka pendek, tapi tekanan yang bisa berubah menjadi lebih struktural,” ujarnya.

Ia menilai, pada tahap awal pemerintah masih memiliki ruang untuk merespons melalui kebijakan yang fleksibel, baik dari sisi fiskal maupun stabilitas nilai tukar. Namun, tantangan akan semakin berat apabila konflik berlangsung dalam jangka panjang, misalnya hingga enam bulan atau lebih.

Dalam kondisi tersebut, Yusuf menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga adaptif terhadap berbagai skenario jangka panjang.