Hari Nelayan Nasional 2026, Wakil Ketua MPR RI Tekankan Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan Nasional

“Pembangunan sektor kelautan adalah proses lintas zaman. Fondasi yang kuat harus terus kita lanjutkan agar memberikan hasil yang berkelanjutan,” ujar Anggota Dapil Jawa Timur VII ini.

Selain itu, ia menekankan bahwa tantangan sektor kelautan tidak hanya pada produksi, tetapi juga pada distribusi, akses permodalan, teknologi, dan dampak perubahan iklim. “Distribusi harus lebih efisien, teknologi harus ditingkatkan, dan keberpihakan anggaran harus benar-benar dirasakan oleh nelayan,” tegasnya.

Edhie Baskoro juga mendorong transformasi industri perikanan melalui hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing global. “Kita tidak boleh hanya menjual hasil laut dalam bentuk mentah. Kita harus masuk ke industri pengolahan agar memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global,” jelasnya.

Oleh karena itu, Ibas mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun budaya maritim yang kuat, termasuk mendorong konsumsi pangan laut sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Ketika konsumsi pangan laut meningkat, kita tidak hanya memperkuat ekonomi nelayan, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi bangsa,” pungkasnya.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah pakar turut memberikan pandangan strategis. Prof. Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo, M.Si menekankan pentingnya efisiensi energi dan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan koperasi nelayan dan diversifikasi usaha seperti fishing tourism.

Sementara itu, Dr. Ir. Firdaus Basbeth menyoroti pentingnya penguatan rantai nilai agar nelayan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, dengan koperasi sebagai salah satu solusi utama.

Adapun Dr. Roza Yusfiandayani menggarisbawahi tantangan nyata yang dihadapi nelayan, seperti musim paceklik, cuaca ekstrem, dan rendahnya pendapatan, serta pentingnya dukungan teknologi dan informasi.

Dari Fraksi Partai Demokrat, Anggota Komisi IV DPR RI Hasan Saleh menyampaikan bahwa berbagai masukan dalam forum ini akan menjadi perhatian serius di tingkat legislatif.

Anggota Komisi IV lainnya, Ellen Esther, menyoroti pentingnya penguatan program Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya peningkatan kesejahteraan nelayan secara terintegrasi.

Sementara itu, M. Zulfikar Suhadi menekankan pentingnya keseimbangan antara investasi dan perlindungan nelayan kecil agar pembangunan sektor kelautan tetap inklusif.

Diskusi kebangsaan ini turut dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, para pakar dan akademisi, serta berbagai organisasi kemaritiman seperti Universitas Padjadjaran, Conservation Strategy Fund Indonesia, AquaBio Fresh Indonesia, Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, serta komunitas pemuda dan nelayan.

Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat kedaulatan maritim Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai pilar utama ekonomi biru nasional.