Hari Nelayan Nasional 2026, Wakil Ketua MPR RI Tekankan Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan Nasional

JAKARTA - Memperingati Hari Nelayan Nasional, Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pentingnya penguatan ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional sebagai agenda strategis Indonesia ke depan.

Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan MPR RI bertajuk “Kedaulatan Maritim dan Kesejahteraan Nelayan di Era Ekonomi Biru” di Jakarta, Senin (6/4).

Kegiatan ini menghadirkan para pakar, akademisi, teknokrat, pelaku industri, serta perwakilan masyarakat dan komunitas nelayan untuk merumuskan arah kebijakan maritim Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut mengapresiasi dedikasi nelayan Indonesia sebagai pahlawan pangan laut yang selama ini menjaga ketersediaan protein bagi masyarakat. “Selamat Hari Nelayan Nasional bagi kita semua. Nelayan adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan bangsa. Laut adalah masa depan kita, dan nelayan adalah penjaganya,” ujar Ibas.

Ia menekankan bahwa forum diskusi kebangsaan harus mampu melahirkan gagasan yang tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi menjadi solusi nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa gagasan dalam forum ini tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi berkembang menjadi solusi konkret. Sektor kelautan dan perikanan harus tumbuh sebagai ekosistem yang utuh dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya nelayan,” tegasnya.

Ibas juga menyoroti kondisi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari krisis pangan, energi, hingga gangguan rantai pasok, yang menuntut Indonesia untuk semakin memperkuat kemandirian nasional.

“Di tengah dinamika global, konflik, krisis energi, dan disrupsi rantai pasok, kita harus menegaskan kembali pentingnya ketahanan pangan nasional, termasuk dari sektor kelautan,” lanjutnya.

Menurut lulusan S2 Nanyang Technological University dari Singapura tersebut, konsep ekonomi biru harus diimplementasikan secara nyata sebagai strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

“Ekonomi biru tidak boleh berhenti sebagai konsep. Blue food harus menjadi kekuatan nyata dalam sistem pangan nasional yang kita bangun bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, lulusan S3 IPB University ini mengingatkan pentingnya menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan. “Kita tidak boleh meninggalkan masyarakat lokal, para nelayan kita. Mereka harus menjadi aktor utama dalam ekosistem kelautan yang berkelanjutan. Pembangunan sejatinya adalah memperluas kebebasan manusia,” ungkapnya.

Indonesia, lanjutnya, memiliki kekayaan hayati laut yang sangat besar, mulai dari ikan tuna, kakap, kerapu, hingga udang dan lobster, serta ekosistem penting seperti terumbu karang, mangrove, dan rumput laut. Selain itu, komoditas bernilai tinggi seperti mutiara dan produk turunan kelautan memiliki potensi besar di pasar global.

“Potensi kita luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana menjaga sekaligus mengelola kekayaan ini secara bijak agar benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN tersebut.

Edhie Baskoro juga menyoroti pentingnya kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan dalam membangun sektor kelautan nasional. Ia mengapresiasi fondasi kebijakan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memperkuat kelembagaan nelayan dan diplomasi maritim, serta arah kebijakan di era Presiden Prabowo Subianto yang mendorong ketahanan pangan berbasis laut dan penguatan investasi sektor perikanan.

“Pembangunan sektor kelautan adalah proses lintas zaman. Fondasi yang kuat harus terus kita lanjutkan agar memberikan hasil yang berkelanjutan,” ujar Anggota Dapil Jawa Timur VII ini.