Pertemuan G7 Akan Bahas Dampak Perang Timur Tengah

PARIS – Para menteri negara-negara G7 dijadwalkan menggelar pertemuan pada Senin (30/3), untuk membahas dampak ekonomi dari perang di Timur Tengah, seiring lonjakan harga minyak dan gas global, demikian disampaikan pemerintah Prancis.

Konflik yang dipicu serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari telah memicu balasan dari Teheran, termasuk menargetkan negara-negara pengekspor minyak di kawasan serta menghentikan pengiriman melalui Teluk. Kondisi ini menekan pasokan energi global dan mendorong kenaikan harga minyak serta gas alam, yang berdampak luas pada rantai pasok berbagai industri.

Dikutip dari AFP, Menteri Keuangan Prancis, Roland Lescure, mengatakan pertemuan G7 akan digelar secara virtual dan melibatkan menteri energi, menteri keuangan, kepala bank sentral, serta pimpinan lembaga internasional.

“Sudah ada perbedaan dalam respons yang sebagian besar terkait dengan perbedaan tingkat paparan terhadap krisis,” kata Lescure dalam konferensi pers. Ia menambahkan bahwa kawasan Asia termasuk yang paling terdampak oleh gejolak tersebut.

“Itulah salah satu alasan mengapa kami ingin mengadakan pertemuan G7 yang terdiri dari para ahli keuangan, energi, dan bank sentral,” ujarnya.

Dampak Konflik

Menurut Lescure, forum ini bertujuan untuk bertukar pandangan terkait dampak konflik terhadap pasar keuangan dan perekonomian global. Ia juga menyebutkan bahwa format pertemuan lintas sektor seperti ini merupakan yang pertama dalam sekitar 50 tahun terakhir.

G7 yang beranggotakan AS, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang, selama ini berperan penting dalam membentuk arah kebijakan ekonomi negara-negara maju.

AS juga telah meminta dukungan G7 untuk membantu menghentikan blokade Iran di jalur strategis Selat Hormuz. Dalam pertemuan sebelumnya, para menteri luar negeri G7 menegaskan bahwa pemulihan kebebasan pelayaran di kawasan tersebut merupakan “kebutuhan mutlak” serta menyerukan penghentian serangan terhadap infrastruktur sipil.

Di tengah meningkatnya tekanan, berbagai negara mulai mengambil langkah untuk meredam dampak krisis pasokan dan lonjakan harga energi. Namun, ketidakjelasan tujuan akhir perang serta potensi meluasnya konflik membuat pemerintah di berbagai negara kesulitan merumuskan respons yang konsisten.