Wamendag Dyah Roro Tinjau Harga Pangan di Pasar Mayestik Jelang Lebaran 1447 H

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri meninjau langsung kondisi harga dan pasokan pangan strategis di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, guna memastikan stabilitas menjelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Pagi ini, menjelang Lebaran, beberapa hari sebelum Lebaran, kami pantau terus harga bahan pokok di lapangan. Saya bersama Pak Menteri (Perdagangan Budi Santoso), kita bagi-bagi tugas ke beberapa wilayah. Dan hari ini kebetulan saya berada di Pasar Mayestik," kata Dyah Roro di Jakarta, Selasa.

Dalam peninjauan tersebut Wamendag didampingi Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo.

Ia mengatakan menemukan komoditas telur ayam dijual dengan harga di kisaran Rp32.000 per kilogram (kg), sedikit di atas harga acuan penjualan (HAP) Rp30.000 per kg, setelah sebelumnya berada pada rentang Rp30.000 hingga Rp31.000 per kg.

Pedagang menyebut telur dipasok dari Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Solo serta Blitar.

Untuk komoditas cabai, harga cabai merah keriting ditemukan mencapai Rp80.000 per kg, sementara cabai rawit merah menyentuh Rp120.000 per kg, jauh di atas kisaran harga acuan Rp40.000 hingga Rp57.000.

Namun, ditemukan perbedaan harga antar pedagang, di mana cabai dijual lebih rendah pada kisaran Rp37.000 hingga Rp55.000 per kg di lapak lain, menunjukkan adanya disparitas harga di dalam pasar.

Adapun harga daging sapi berada di kisaran Rp140.000 per kg untuk kualitas standar, sedangkan kualitas premium dijual antara Rp150.000 hingga Rp160.000 per kg.

Kemudian harga minyak goreng merek MinyaKita berada pada kisaran Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dan terpantau stabil di tingkat pedagang.

Ia menegaskan Kementerian Perdagangan memiliki peran dalam mengawasi harga minyak melalui pengaturan stok dan distribusi sehingga kestabilan harga dapat tetap terjaga di tingkat konsumen.

Pemerintah juga menerapkan aturan baru melalui Peraturan Menteri Perdagangan yang mengharuskan minimal 35 persen distribusi pangan komoditas MinyaKita berasal dari BUMN seperti Bulog dan ID Food.

Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan distribusi sekaligus memastikan pasokan pangan strategis dapat dimonitor lebih intensif oleh pemerintah guna mencegah lonjakan harga yang tidak wajar. 

Kementerian Perdagangan juga mengandalkan sistem Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) untuk memantau harga secara harian di 514 kabupaten dan kota sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian harga pangan.

Wamendag memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman hingga pasca Lebaran dan pemerintah akan terus memantau distribusi serta harga guna menjaga stabilitas dan melindungi daya beli masyarakat.