Perkuat Sistem Pertahanan: Polandia Bidik Pinjaman Dana 44 Miliar Euro dari UE

MOSKOW - Pemerintah Polandia berencana mengamankan pinjaman untuk pembelian peralatan militer melalui program pertahanan Uni Eropa SAFE meski mendapat veto dari presiden, kata Menteri Pertahanan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Komisi Eropa pada Januari menyetujui alokasi dana sebesar 44 miliar euro untuk Polandia melalui program pengadaan persenjataan SAFE milik Uni Eropa.

Parlemen Polandia kemudian meloloskan undang-undang yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menjalankan program pinjaman tersebut sebelum diajukan kepada presiden untuk ditandatangani.

Namun pada Kamis, Presiden Polandia Karol Nawrocki memveto rancangan undang-undang tersebut.

“Kami akan membahas resolusi Dewan yang menggunakan langkah yang kurang efektif dibandingkan usulan kami kepada presiden, tetapi itu diperlukan agar tidak satu pun zloty terbuang dalam modernisasi cepat angkatan bersenjata Polandia,” kata Kosiniak-Kamysz.

Ia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen mempercepat modernisasi militer di tengah meningkatnya tantangan keamanan di kawasan Eropa.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan penguatan kemampuan pertahanan nasional tetap berjalan meskipun proses politik menghadapi hambatan.

Perdana Menteri Donald Tusk mengatakan veto presiden itu mengejutkan banyak pihak di Polandia.

“Polandia berada dalam keadaan terkejut. Presiden memveto program ini dengan alasan yang tidak kami ketahui,” kata Tusk dalam rapat Dewan pada Jumat.

Menurut dia, banyak warga Polandia kini mempertanyakan motif di balik keputusan tersebut.

“Masyarakat bertanya apakah ini pengkhianatan, hasil lobi kelompok tertentu, atau sekadar kurangnya akal sehat,” ujarnya.

Tusk juga memperingatkan bahwa keputusan presiden dapat menimbulkan konsekuensi politik yang serius.

Meski demikian, dia menegaskan veto tersebut tidak akan menghentikan rencana pemerintah untuk memperoleh pinjaman dari program SAFE.

“Kami memulai rapat Dewan yang akan mengadopsi resolusi sebagai dasar pelaksanaan program ini,” kata Tusk.

Ia mengakui bahwa langkah tersebut kemungkinan akan berjalan lebih lambat dan membutuhkan upaya lebih besar dibandingkan rencana awal.