BI Soroti Kredit UMKM, Bukan Cuma Naik tapi Harus Tepat Sasaran

Jakarta - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengingatkan bahwa kredit kepada segmen UMKM perlu diukur tidak hanya dari besarnya pertumbuhan, tetapi juga dari kualitas penyalurannya agar benar-benar mendorong sektor produktif dan memperluas akses pembiayaan.

"Apakah kredit tersebut masuk ke sektor yang produktif, apakah sektor kecil itu juga mendapatkan pertumbuhan ataupun akses dari perbankan yang relatif sama dengan yang perusahaan-perusahaan besar," kata Destry dalam acara Economic Briefing 2026 di Jakarta, Jumat (24/7).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit UMKM pada Mei 2026 tumbuh sebesar 0,60 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Pertumbuhan kredit UMKM tersebut dikontribusikan dari kredit usaha mikro dan menengah masing-masing tumbuh sebesar 0,64 persen (yoy) dan 1,84 persen (yoy), meskipun kredit usaha kecil terkontraksi sebesar 0,24 persen (yoy).

Meski kinerja kredit UMKM membaik dibandingkan tahun lalu yang sempat mencatat pertumbuhan negatif, Destry menilai peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Menurutnya, pertumbuhan UMKM yang diiringi dengan kualitas pembiayaan akan menjadi salah satu pendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Untuk mendukung hal tersebut, BI mengeluarkan berbagai insentif melalui kebijakan makroprudensial, termasuk kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), guna mendorong perbankan menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor strategis, termasuk UMKM.

Bank yang memenuhi ketentuan bahkan dapat memperoleh insentif berupa penurunan giro wajib minimum (GWM), sehingga memiliki ruang likuiditas yang lebih besar untuk menyalurkan kredit.

Selain dari sisi pembiayaan, BI juga terus memperluas inklusi keuangan melalui pengembangan sistem pembayaran digital, salah satunya QRIS, yang membuat transaksi menjadi lebih mudah, murah, cepat, dan inklusif.

Saat ini, ungkap Destry, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 66 juta, dengan 45 juta merchant.

Sekitar 90 persen merchant tersebut merupakan pelaku UMKM.

"Jadi, tujuan kami bagaimana kami mengembangkan sistem pembayaran yang inklusif. Alhamdulillah, sudah mulai kelihatan hasilnya. Tapi ini tinggal terus kita tingkatkan lagi ke depan," kata Destry.

Ia menekankan bahwa penguatan UMKM sangat penting mengingat sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Indonesia memiliki sekitar 64 juta UMKM yang berkontribusi sekitar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Selain itu, sekitar 60 persen pelaku UMKM merupakan perempuan.