Forum Internasional Cari Solusi Problem Jabodetabek

JAKARTA – Pada bulan Juli nanti akan diselenggarakan forum internasional yang membahas persoalan dan problem aglomerasi Jabodetabek untuk dicarikan solusi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mendukung agenda konferensi internasional yang membahas wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tersebut. 

Konferensi yang diberi nama “The 8th International Conference of Jabodetabek Study Forum” itu akan diselenggarakan Juli 2026. Penyelenggaranya adalah IPB University, Institut Teknologi Bandung, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Kyoto University.

“Forum ini diharapkan tidak sekadar menjadi konferensi akademik biasa, melainkan ruang strategis yang mampu merumuskan strategi, kebijakan, hingga langkah implementasi yang konkret,” kata Rachmat Pambudy saat menerima audiensi perwakilan civitas academica dari berbagai instansi tersebut, Kamis (26/2).

Rachmat juga menekankan pentingnya arah yang jelas agar konferensi menghasilkan rekomendasi yang berdampak dan tidak berhenti pada diskusi konseptual semata.

Tema yang diangkat dalam konferensi ke-8 adalah penelitian tentang pengelolaan megacity Jabodetabek yang saat ini telah berkembang menjadi salah satu kawasan metropolitan terbesar di dunia, namun belum memiliki pengelolaan kawasan terintegrasi secara khusus.

Kompleksitas persoalan perkotaan Jakarta dan sekitarnya menjadikan kajian mendalam mengenai tata kelola megacity semakin mendesak.

“Permasalahan perkotaan Jakarta sangat kompleks. Karena itu, saya sangat bersyukur dan mengapresiasi adanya inisiatif untuk menyelenggarakan konferensi seperti ini. Semoga forum ini dapat menghasilkan solusi yang nyata,” ujar Kepala Bappenas.

Isu resiliensi menjadi salah satu topik kunci yang akan dibahas, mengingat berbagai tantangan nyata yang dihadapi kawasan perkotaan dewasa ini, meliputi aspek kesehatan, ekonomi, sosial, hingga perubahan iklim.

Sebagai negara dengan sejumlah kawasan metropolitan besar, Indonesia memiliki urgensi untuk memastikan proses mega-urbanisasi berjalan secara tangguh (resilient) dan berkelanjutan (sustainable).

Menurut dia, Indonesia juga berpeluang menjadi model praktik baik dalam tata kelola megacity. Pembelajaran internasional, termasuk pengalaman Jepang melalui Kyoto University, diharapkan dapat memperkaya desain kebijakan ­domestik.

Inisiatif ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hal ini khususnya transformasi ekonomi berkelanjutan, pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Kemudian, penguatan daya saing kawasan dan sistem perkotaan nasional, serta reformasi tata kelola dan kelembagaan pembangunan.

“Saya berharap rangkaian konferensi ini dapat menjadi stepping stone atau pijakan strategis bagi kita untuk memiliki dasar yang kuat dalam membangun kembali Jakarta ke depan,” ucap Rachmat Pambudy.

Pencemaran Udara

Sementara itu, Pemprov Jakarta menegaskan, pengendalian pencemaran udara tidak bisa dilakukan oleh satu ­wilayah secara parsial. Ini diperlukan aksi bersama yang terintegrasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) serta kolaborasi lintas wilayah sekitar Jakarta.

“Dengan penguatan Strategi Pengendalian Pencemaran Udara atau SPPU, evaluasi berbasis data, dan kolaborasi lintas daerah, upaya pengendalian pencemaran udara akan lebih terarah, selain itu, juga memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan Jakarta,” kata Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Dudi Gardesi Asikin.