OJK–Inggris Kompak Bentuk Kelompok Kerja, Pembiayaan Iklim Digenjot

JAKARTA – Pembiayaan iklim menjadi instrumen krusial dalam menjembatani komitmen penurunan emisi dengan kebutuhan pendanaan riil di lapangan.

Transisi menuju ekonomi rendah karbon menuntut investasi besar pada energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi hijau, hingga adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Tanpa skema pembiayaan yang memadai dan terstruktur, target dekarbonisasi berisiko hanya menjadi agenda normatif.

Secara analitis, pembiayaan iklim tidak semata soal ketersediaan dana, tetapi juga desain kebijakan yang mampu menarik partisipasi swasta melalui insentif fiskal, instrumen keuangan hijau, dan mitigasi risiko investasi.

Integrasi standar pelaporan serta taksonomi hijau yang jelas menjadi penting untuk menjaga kredibilitas dan mencegah praktik greenwashing.

Ke depan, efektivitas pembiayaan iklim akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan sektor keuangan membangun ekosistem yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, arus modal tidak hanya mendukung target lingkungan, tetapi juga mendorong transformasi struktural ekonomi yang lebih tangguh dan kompetitif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Inggris membentuk kelompok kerja pembiayaan iklim sebagai upaya memperkuat kerja sama pendanaan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Kelompok kerja bernama Indonesia-UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing itu merupakan tindak lanjut dari kemitraan strategis Indonesia–Inggris yang disepakati Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Januari lalu.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Britania Raya, sebagaimana telah ditegaskan kembali oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF) di Jakarta, Kamis (26/2).

Friderica, yang akrab disapa Kiki, menilai manajemen risiko iklim sebagai komponen strategis dan berorientasi ke depan dalam arsitektur pengawasan. Pendekatan tersebut menjembatani kebijakan transisi nasional dan sinyal global ke dalam tata kelola sektor keuangan, manajemen risiko, serta alokasi pembiayaan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa sektor perbankan memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan risiko iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik.

Hal itu tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang tetap berada di atas ketentuan regulasi. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko iklim, tetapi juga berada pada posisi kuat untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

“Sistem keuangan yang tangguh merupakan fondasi utama untuk memastikan stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dian.