Penipuan Dokumen Digital Meningkat, Privy dan Komdigi Gaungkan Gerakan #CekDuluBaruPercaya

JAKARTA - Penipuan berbasis dokumen digital kian menjadi ancaman serius di tengah masifnya adopsi teknologi digital di Indonesia. Dokumen yang tampak resmi, lengkap dengan kop surat, tanda tangan, hingga QR Code, semakin sering disalahgunakan untuk menipu masyarakat dan pelaku usaha.

Laporan Indonesia Anti Scam Center (IASC) OJK pun juga mencatat kerugian akibat penipuan digital mencapai Rp9,1 triliun dengan lebih dari 411 ribu laporan sepanjang November 2024 hingga Desember 2025.

Fenomena ini menegaskan bahwa tampilan visual tidak lagi cukup menjadi dasar kepercayaan di ruang digital. Tanpa kebiasaan verifikasi yang memadai, dokumen yang terlihat sah berpotensi menjadi pintu masuk penipuan bagi individu, pelaku usaha, hingga institusi.

Merespons kondisi tersebut, Privy sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) menggagas inisiatif #CekDuluBaruPercaya didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat membangun kebiasaan memverifikasi dokumen digital melalui situs privy.id/verifikasi-pdf sebelum mempercayai, menandatangani, atau mengambil keputusan.

Selain itu inisiatif tersebut diluncurkan bertepatan dengan peringatan Safer Internet Day 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi Digital Trust di Indonesia.

Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa maraknya penipuan berbasis dokumen digital menunjukkan urgensi membangun budaya verifikasi di tengah percepatan transformasi digital.

Penipuan digital saat ini tidak selalu datang dalam bentuk yang mencurigakan. Banyak dokumen yang tampil sangat rapi dan meyakinkan, padahal keabsahannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pihaknya mendorong masyarakat untuk membangun kebiasaan verifikasi sebelum mempercayai atau menindaklanjuti dokumen digital.

“Dengan hadirnya website untuk memverifikasi dokumen digital di Privy, kini masyarakat memiliki akses dalam melakukan verifikasi dokumennya, yang tentunya semakin memberi kemudahan bagi publik,” ujar Teguh di Jakarta .

Ia turut mengapresiasi inisiatif Privy sebagai PSrE independen dan netral, atas semangat yang sama dengan KOMDIGI dalam mengajak masyarakat memverifikasi dokumen digital.

“KOMDIGI mengapresiasi langkah strategis Privy sebagai PSrE yang berinduk ke Komdigi yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat keamanan dan kepercayaan di ruang digital. Hal tersebut semakin mencerminkan peran kolaborasi antara sektor publik dan swasta sebagai kunci untuk membangun ekosistem digital yang aman dan nyaman,” lanjut Teguh.

Sejalan dengan hal tersebut, Chief Executive Officer & Founder Privy, Marshall Pribadi, menilai bahwa tantangan utama di era digital saat ini bukan terletak pada ketersediaan teknologi, melainkan pada cara masyarakat membangun kepercayaan.

“Di dunia digital, kepercayaan harus bisa diverifikasi, bukan lagi dinilai dari tampilan visual semata. Dokumen bisa terlihat resmi, tetapi belum tentu sah dan dapat diverifikasi. Melalui #CekDuluBaruPercaya, kami ingin mendorong perubahan kebiasaan, dari sekadar melihat lalu percaya, menjadi memeriksa dan memverifikasi sebelum bertindak,” jelas Marshall.

Menurut Marshall, verifikasi seharusnya tidak dipersepsikan sebagai proses yang rumit atau memperlambat aktivitas. Dengan teknologi yang tepat, pengecekan keaslian dokumen digital dapat dilakukan secara cepat dan mudah, sehingga pencegahan penipuan digital dapat dilakukan sebelum risiko terjadi.

“Hingga saat ini, Privy juga telah mencegah 122 juta upaya fraud pada layanan kami. Hal ini menggambarkan betapa besarnya risiko kecurangan digital bagi masyarakat. Dengan begitu, Privy akan terus berinovasi dalam memperkuat keamanan dan kenyamanan publik dalam berinteraksi digital dengan identitas yang terverifikasi dan tentunya terjamin keabsahannya,” imbuh Marshall.