Memperkuat Layanan Damkar untuk Merespons Tingginya Kebakaran

Bandung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, memperkuat layanan pemadam kebakaran (damkar) dengan memenuhi kebutuhan personel dan armada, serta menambah pos pemadam menyusul tingginya kejadian kebakaran sepanjang 2026.

Bupati Bandung Dadang Supriatna di Bandung, Jumat, mengatakan penguatan sarana dan prasarana diperlukan agar petugas dapat merespons laporan masyarakat secara cepat, khususnya di wilayah dengan jangkauan pelayanan yang relatif jauh.

“Saya dengar laporan, seragam petugas damkar saja cuma punya satu. Saya minta harus terpenuhi kebutuhannya, termasuk armada juga posko damkar kita tambah,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar), 577 kejadian kebakaran dengan luas area terdampak mencapai 47,61 hektare hingga September 2026.

Ia menyoroti wilayah Kecamatan Kertasari dan Pacet yang memiliki jangkauan pelayanan relatif jauh sehingga penguatan armada dan pos pemadam perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Dadang juga meminta Pemerintah Kabupaten Bandung mengkaji pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) di Bojongsoang dengan memanfaatkan lahan yang telah dimiliki pemerintah daerah.

“Kalau bisa bangunkan dengan dana APBD,” ujarnya.

Dari total 577 kejadian tersebut, 561 kejadian ditangani di wilayah Kabupaten Bandung dengan luas terdampak 46,54 hektare, sedangkan 16 kejadian lainnya merupakan perbantuan di luar wilayah dengan luas 1,07 hektare.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi kejadian dengan luas terdampak terbesar, yakni 251 kejadian dengan luas 43,13 hektare, terdiri atas 246 kejadian di Kabupaten Bandung seluas 42,17 hektare dan lima kejadian perbantuan seluas 0,96 hektare.

Data berkala Disdamkar juga mencatat 468 kejadian kebakaran hingga Agustus 2026, dengan 135 kejadian pada Juli dan 134 kejadian pada Agustus.

Pada 1-6 September 2026, Disdamkar mencatat 42 kejadian yang sebagian besar melibatkan semak belukar, lahan kosong, kebun dan tumpukan sampah.

Ia meminta perangkat daerah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih sebagai langkah antisipasi dampak kemarau.

Ia mengatakan sumber air untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) di wilayah Bandung Selatan mengalami penurunan sekitar 50 persen sehingga kebutuhan distribusi air menggunakan tangki perlu dipetakan sejak awal.