Pemimpin Etnis: Dunia Abaikan Serangan Udara Junta

LOI TAI LENG - Pemimpin salah satu kelompok etnis berpengaruh di Myanmar menuduh para pemimpin dunia mengabaikan peningkatan serangan udara mematikan oleh junta militer yang berkuasa terhadap warga sipil, menambahkan bahwa hanya Tiongkok yang ikut campur dalam konflik tersebut.

Pernyataan itu dilontarkan pemimpin Dewan Restorasi Negara Bagian Shan (RCSS), Jenderal Yawd Serk, beberapa hari setelah pemilihan yang diadakan oleh junta yang bertujuan untuk memperkuat cengkeraman militer atas kekuasaan.

“Warga sipil menderita dan saya ingin komunitas internasional tidak mengabaikannya,” kata Jenderal Yawd Serk yang berbicara di markasnya di puncak sebuah gunung.

Dunia telah gagal menghentikan kekacauan karena militer meningkatkan kampanye pengeboman di seluruh negeri, imbuh dia, mengacu pada serangan udara yang telah menghantam lebih dari 1.000 lokasi sipil dalam 15 bulan, menurut data dari Myanmar Peace Monitor.

“Saat ini, kita bahkan tidak bisa membayangkan siapa yang bisa kita andalkan,” ungkap Jenderal Yawd Serk, yang kelompoknya mengendalikan wilayah strategis antara Tiongkok dan Thailand, dan bermarkas di Loi Tai Leng, sebuah kota terpencil yang terletak di antara perbukitan berhutan di perbatasan Thailand.

Myanmar telah dilanda konflik nasional sejak kudeta militer pada tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan demokratis pertama pimpinan peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.

Sejak akhir tahun 2024, serangan udara telah menewaskan sedikitnya 1.728 warga sipil, memperlambat kemajuan pasukan prodemokrasi yang tidak memiliki angkatan udara. Junta sendiri mengatakan bahwa serangan udara tersebut menargetkan teroris.

Berbicara setelah parade militer untuk Hari Nasional Shan, Jenderal Yawd Serk menyerukan pembangunan kepercayaan di antara berbagai faksi bersenjata Myanmar, menambahkan bahwa dialog politik dengan militer masih diperlukan untuk mengakhiri perang.

Berbicara di hadapan ribuan orang yang berkumpul di markas perbatasannya untuk parade sekitar 1.000 tentara bersenjata senapan, Jenderal Yawd Serk, yang sejak lama dipandang sebagai tokoh cerdik yang bisa mempertahankan gencatan senjata dengan junta, memuji pemerintahan Suu Kyi yang telah digulingkan dan mengkritik Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menyalahkan kekacauan di Myanmar pada kepemimpinan yang didorong oleh ego, kesombongan, dan keserakahan yang berlebihan dengan menempatkan kehendak satu individu di atas keinginan publik.

Dalam sebuah pernyataan, Jenderal Senior Min Aung Hlaing mendesak kelompok etnis dan "teroris" untuk meninggalkan perjuangan bersenjata dan bergabung dalam perundingan perdamaian. Jenderal Yawd Serk menolak permintaan itu dengan menyebutnya sebagai tawaran basa basi yang tidak diterima siapa pun.

Intervensi Tiongkok

Sebagai pusat utama bisnis legal dan ilegal di Segitiga Emas Asia, Negara Bagian Shan adalah rumah bagi kelompok-kelompok bersenjata dengan kepentingan yang saling bersaing dan aliansi yang berubah-ubah, di mana kudeta tersebut membentuk kembali keseimbangan kekuasaan ketika faksi-faksi non-Shan merebut wilayah.

Tiongkok saat ini bertindak sebagai penengah kekuasaan, mendukung beberapa kelompok, sebelum menekan mereka untuk menghentikan serangan guna menstabilkan junta, yang dipandang Beijing sebagai penjamin keamanan bagi proyek infrastruktur Jalur Sutra Baru yang vital bagi kepentingannya. Sementara itu pasukan yang bersaing memaksa RCSS keluar dari daerah-daerah di dekat perbatasan Tiongkok.

Pendekatan tersebut telah menyebabkan lanskap yang terpecah belah yang berisiko memperdalam ketidakpuasan dan menggoyahkan negara yang menjadi kunci masa depan Myanmar, kata International Crisis Group pada November lalu.