Antisipasi Gejolak, Satgas Saber Pelanggaran Awasi Ketat Harga Pangan di Daerah Defisit

Pentingnya pengendalian harga di sepanjang rantai pasok daging sapi juga tergambar dalam publikasi BPS Distribusi Perdagangan Komoditas Daging Sapi Indonesia Tahun 2025. Dalam laporan tersebut, BPS mengidentifikasi adanya anomali pola distribusi daging sapi, di mana distribusi langsung dari produsen ke rumah tangga bisa mencapai 34,20 persen.

BPS juga mencatat Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) daging sapi dapat mencapai 76,65 persen jika distribusi melewati jalur panjang, mulai dari produsen, distributor, agen, pedagang grosir, hingga pedagang eceran. Sebaliknya, jika distribusi dilakukan secara lebih efisien melalui produsen, pedagang eceran, dan konsumen akhir, MPP dapat ditekan hingga 15,66 persen. 

Kondisi ini menegaskan pentingnya intervensi pemerintah sejak dari hulu, termasuk pada pelaku usaha penggemukan sapi dan RPH. Hal ini demi menjaga harga daging sapi di tingkat konsumen agar tetap wajar.

Gerak Cepat Tangani Fluktuasi di Kabupaten Mahakam Ulu

Selain pengawasan harga, Satgas Saber juga bergerak cepat menangani wilayah yang mengalami defisit pasokan dan fluktuasi harga ekstrem. Salah satunya di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, di mana harga beras sempat dilaporkan mencapai Rp 1 juta per karung.

Melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Bapanas bersama para pemangku kepentingan menyalurkan pasokan pangan berupa beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 500 kilogram (kg), beras premium 1.500 kg, serta minyak goreng MinyaKita sebanyak 1.200 liter.

Sejumlah pasokan tersebut dilepas ke masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni beras SPHP Rp 13.100 per kg, beras premium Rp 15.400 per kg, dan MinyaKita Rp 15.700 per liter. Pengiriman menggunakan moda angkutan darat diperkirakan membutuhkan waktu tempuh dua hingga tiga hari.

Satgas Saber meminta Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyalurkan pasokan tersebut melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang bulan Ramadan, agar stabilitas harga dan akses pangan masyarakat dapat segera terjaga.

Terpisah, Kepala Bapanas Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian menekankan bahwa urusan pangan tidak boleh bermasalah bagi masyarakat Indonesia. Upaya secara terus-menerus terhadap penstabilan harga pangan pokok strategis akan dilaksanakan pemerintah secara berkelanjutan.

"Ingat kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Sesuai perintah Bapak Presiden, untuk stabilkan harga. Kita jaga harga pangan sampai Ramadan selesai. Fokus kita sekarang memastikan stabilisasi harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga," kata Kepala Bapanas Amran.