Tinggalkan Konservatif, BI Beri Sinyal Beralih ke Kebijakan Moneter Agresif

Dia juga mengingatkan pentingnya otoritas moneter dan fiskal, pemerintah dan BI mengunci kepastian arah kebijakan fiskal (moneter pasca) transisi, agar pelaku usaha memiliki horizon perencanaan yang jelas.

Kemudian dengan mendorong percepatan belanja negara dan proyek strategis harus benar-benar dirasakan di daerah, bukan hanya tercermin di indikator makro. Berikutnya, insentif investasi harus lebih selektif dan berdampak langsung ke penciptaan lapangan kerja, terutama bagi UMKM dan industri berbasis nilai tambah.

Terakhir, komunikasi kebijakan perlu bergeser dari sekadar optimisme menuju transparansi risiko, karena kepercayaan pasar lahir dari kejujuran, bukan janji.

Catatan penting lainnya, optimisme yang sehat bukan meniadakan kehati-hatian, tetapi memberi alasan rasional untuk melangkah. “Jika negara ingin pelaku ekonomi berhenti menunggu, negara terlebih dulu harus menunjukkan bahwa ia sudah benar benar berjalan,”pungkas Badiul.

Sementara itu, penagmat ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Y. Sri Susilo menilai pernyataan Gubernur BI itu merupakan seruan akselerasi keputusan ekonomi (investment activation call), yang bertujuan mendorong realisasi aktivitas riil, bukan sekadar menjaga optimisme makro.

seruan tersebut muncul karena fakta di lapangan menunjukkan masih lemahnya realisasi investasi. Data realisasi penanaman modal yang tercatat di Kementerian Investasi/BKPM, kata dia, belum mencapai 50 persen dari rencana yang telah disampaikan investor.

“Kalau investasi hanya berhenti di atas kertas dan tidak direalisasikan, maka dampak ekonominya tidak akan pernah terjadi, baik terhadap penyerapan tenaga kerja maupun pertumbuhan,” ujarnya.

Ajakan untuk tidak lagi menunda keputusan ekonomi jelasnya, juga berkaitan dengan kondisi likuiditas domestik yang relatif longgar. Simpanan masyarakat di perbankan masih tinggi, sementara pertumbuhan kredit dan realisasi pembiayaan belum sejalan. Di sisi lain, tingkat realisasi utang swasta juga masih rendah, yang menandakan pelaku usaha cenderung menahan ekspansi meskipun ruang pembiayaan tersedia.

Dia pun mengingatkan bahwa seruan optimisme tidak akan cukup jika tidak diikuti dengan perbaikan struktural. Daya saing Indonesia dalam menarik penanaman modal asing (PMA), menurutnya, masih menghadapi tekanan kuat dari negara pesaing seperti Vietnam. Sejumlah hambatan utama masih terasa, mulai dari ketergantungan bahan baku impor, proses perizinan, hingga kepastian hak guna usaha dan hak guna bangunan yang dinilai terlalu pendek bagi investasi jangka panjang.