OJK dan BEI Benahi Aturan Free Float IHSG Sesuai Standar MSCI Tahun 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan serangkaian langkah lanjutan untuk merespons masukan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait penilaian free float saham di pasar modal Indonesia. Langkah ini diposisikan sebagai upaya strategis agar saham-saham nasional tetap kompetitif di indeks global.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan otoritas memandang pernyataan MSCI sebagai masukan konstruktif. OJK menilai sinyal tersebut menunjukkan saham Indonesia masih dipandang potensial dan relevan bagi investor global.

Mahendra menyebut MSCI pada prinsipnya tetap ingin memasukkan saham emiten Indonesia dalam indeks global. Karena itu, OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) akan memastikan seluruh penyesuaian teknis dilakukan sesuai metodologi yang dibutuhkan.

Langkah pertama yang disiapkan OJK adalah menindaklanjuti proposal penyesuaian data free float yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Penyesuaian ini difokuskan pada peningkatan akurasi dan transparansi data kepemilikan saham.

Dalam penyesuaian tersebut, investor dalam kategori korporasi dan others dikecualikan dari perhitungan free float. Selain itu, data kepemilikan saham di atas dan di bawah 5 persen dipublikasikan untuk setiap kategori investor.

"Penyesuaian ini sedang dikaji oleh MSCI. Apa pun hasil penilaiannya, kami pastikan perbaikan lanjutan akan dilakukan sampai final dan dapat diterima sesuai yang dimaksud MSCI," kata Mahendra di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis (29/1/2026).

Langkah kedua, OJK berkomitmen memenuhi permintaan tambahan MSCI terkait penyediaan informasi kepemilikan saham di bawah 5 persen. Data tersebut juga akan dilengkapi dengan kategori investor serta struktur kepemilikan yang lebih detail.

Mahendra menegaskan penyempurnaan ini mengacu pada best practice internasional. OJK menargetkan transparansi data Indonesia bisa sejajar dan mudah dibandingkan dengan pasar modal global.

Upaya ini dinilai penting karena free float menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian indeks global. Ketepatan data free float turut memengaruhi bobot saham Indonesia di portofolio investor internasional.

Langkah ketiga, SRO akan menerbitkan aturan baru terkait free float minimum sebesar 15 persen dalam waktu dekat. Kebijakan ini akan diterapkan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diperkuat.

Bagi emiten atau perusahaan publik yang tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan, akan diberlakukan exit policy. Proses pengawasan akan dilakukan secara bertahap dan terukur agar tidak menimbulkan gejolak pasar.

OJK menilai kebijakan free float minimum ini penting untuk menjaga likuiditas saham di bursa. Dengan porsi saham publik yang memadai, pergerakan harga dinilai lebih mencerminkan mekanisme pasar.

Di sisi lain, kebijakan tersebut juga diharapkan mendorong emiten meningkatkan tata kelola perusahaan. Transparansi kepemilikan saham dipandang sebagai elemen penting dalam membangun kepercayaan investor.

Mahendra menegaskan seluruh rangkaian kebijakan ini bukan sekadar merespons evaluasi MSCI. OJK ingin menjadikannya sebagai momentum pembenahan struktural pasar modal nasional.

OJK menargetkan penguatan transparansi kepemilikan saham dan kepastian metodologi free float dapat meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Langkah ini juga diarahkan untuk menjaga daya tarik investasi di tengah dinamika global.