Partai Pro-militer Myanmar Klaim Menang Pemilu yang Digelar Junta

YANGON - Partai pro-militer yang dominan di Myanmar telah memenangkan pemilihan yang diselenggarakan junta, kata sebuah sumber partai kepada AFP, Senin (26/1), setelah pemungutan suara selama sebulan.

Pemungutan suara tidak diadakan di sebagian besar wilayah negara yang dikuasai oleh faksi pemberontak yang berperang dalam perang saudara -- hambatan lain yang disebutkan oleh mereka yang mempertanyakan mandat pemilu tersebut.

"Kami sudah memenangkan mayoritas," kata seorang pejabat senior dari Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk membagikan hasil sementara.

"Kami berada dalam posisi untuk membentuk pemerintahan baru," katanya. "Karena kami menang dalam pemilihan, kami akan terus maju."

Banyak analis menggambarkan USDP—yang diisi oleh pensiunan perwira senior—sebagai perwakilan sipil dari militer, yang telah mengatur pemilu untuk memberikan legitimasi sipil pada pemerintahannya.

"Mereka menang bahkan sebelum pemilihan," kata seorang warga Yangon berusia 28 tahun, yang berbicara dengan syarat anonim karena alasan keamanan.

"Mereka adalah satu-satunya yang ikut dalam pemilihan, dan mereka adalah wasitnya," tambahnya. "Hampir semua orang tidak akan percaya pada pemerintahan yang akan mereka bentuk."

Hasil resmi diperkirakan akan keluar akhir pekan ini.

USDP dengan mudah memenangkan dua fase pertama pemilihan pada 28 Desember dan 11 Januari.

Seperempat kursi parlemen yang tidak dipilih akan dicadangkan untuk anggota angkatan bersenjata, berdasarkan ketentuan konstitusi yang disusun selama masa pemerintahan militer sebelumnya.

Mayoritas gabungan anggota parlemen akan memilih presiden setelah parlemen bersidang pada bulan Maret.

Saat mengunjungi tempat pemungutan suara di kota Mandalay dengan pakaian sipil pada hari Minggu (25/1), kepala junta Min Aung Hlaing sekali lagi menolak untuk mengesampingkan kemungkinan menjabat sebagai presiden pemerintahan baru.

Meskipun militer menggembar-gemborkan pemilihan ini sebagai kesempatan untuk rekonsiliasi, faksi pemberontak menganggapnya tidak sah, dan pengawas konflik mengatakan bahwa pemilihan ini tidak mungkin menghentikan perang saudara.

Pemilihan dibatalkan di satu dari lima kota di Myanmar di tengah pertempuran, tetapi militer melancarkan serangan pra-pemilu yang dahsyat, termasuk serangan yang menurut kelompok hak asasi manusia mungkin termasuk kejahatan perang.