Indikator Makro yang Solid Tidak Otomatis Cerminkan Kesehatan Struktural Ekonomi

“Ini bukan sekadar persoalan teknis perbankan, tetapi menyangkut arah kebijakan dan relasi kekuasaan dalam ekonomi,” katanya.

Asesmen IMF katanya seharusnya menjadi bahan refleksi untuk memperkuat agenda pertumbuhan inklusif, bukan sekadar legitimasi atas status quo kebijakan. Iyuk menegaskan bahwa tantangan ke depan adalah memastikan stabilitas dan pertumbuhan benar-benar berjalan seiring dengan pemerataan, penciptaan kerja layak, dan penguatan ekonomi rakyat, terutama di tengah tekanan global yang masih berlanjut.

Ketahanan Hadapi Guncangan

Sementara itu, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan, hasil asesmen IMF menunjukkan Indonesia stabil secara makro tetapi stabilitas tidak otomatis mencerminkan kesehatan struktural ekonomi. Situasi ini lebih banyak merujuk kemampuan shock absorber. Ketahanan menghadapi guncangan tidak selalu mencerminkan kemampuan melakukan transformasi secara progresif keluar dari jebakan middle income trap.

“Inflasi yang terkendali patut diapresiasi, tetapi pencapaiannya tidak boleh menutup mata terhadap tekanan daya beli, khususnya bagi kelompok rentan yang tidak menikmati pertumbuhan upah dan produktivitas,” kata Badiul.

Menjaga inflasi dalam sasaran penting, tetapi menjadikannya satu-satunya indikator keberhasilan kebijakan berisiko mengabaikan persoalan distribusi dan kualitas pertumbuhan.

Resiliensi sektor keuangan nampak pada perbankan Indonesia relatif kuat dari sisi modal dan likuiditas, namun fungsi intermediasi masih belum optimal untuk mendorong sektor produktif, UMKM, dan industri bernilai tambah tinggi.

“Artinya, sektor keuangan yang stabil tidak otomatis berarti ekonomi riil bergerak. Kredit masih cenderung aman, bukan strategis,”ungkapnya.

Badiul menerangkan, narasi inklusifitas harus diwujudkan dalam riil kebijakan Komitmen terhadap pertumbuhan inklusif harus diuji pada dampaknya apakah kualitas pekerjaan membaik, ketimpangan menyempit, dan kelompok rentan benar benar terlindungi.

Selain itu, penting koreksi atas kebijakan, tanpa koreksi kebijakan struktural yang nyata, jargon inklusif dan berkelanjutan berisiko menjadi retorika teknokratik yang steril dari realitas sosial. Stabilitas makro adalah prasyarat penting, tetapi menjadikannya prestasi akhir justru berbahaya karena menunda agenda reformasi yang lebih mendasar.

“Tantangan utama Indonesia bukan lagi menjaga ekonomi tetap aman, melainkan memastikan stabilitas tersebut menjadi fondasi transformasi yang adil dan dirasakan mayoritas warga,”tandas Badiul.