Kampung Nelayan: KKP Tak Mau Kecolongan! Program KNMP Kini Diawasi Berlapis

JAKARTA – Program prioritas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) jadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan dari akar rumput.

Lewat program KNMP ini, kawasan pesisir dibangun secara terpadu—mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan akses pembiayaan, hingga pengembangan hilirisasi hasil laut.

Secara kasualnya, KNMP bukan cuma soal membangun dermaga atau rumah nelayan, tapi juga soal mengubah pola hidup dan ekonomi komunitas pesisir agar lebih mandiri dan modern.

Kalau dijalankan konsisten, program KNMP ini bisa jadi fondasi penting buat meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga ketahanan pangan laut nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan sistem pengawasan berlapis dalam pelaksanaan program prioritas KNMP guna memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Inspektur Jenderal KKP Ade Tajudin Sutiawarman, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/10), menyatakan telah menyiapkan berbagai bentuk pengawasan program KNMP, termasuk pemantauan langsung melalui pemeriksaan awal bersama untuk memastikan kesesuaian antara rencana teknis dan kondisi aktual sebelum konstruksi dimulai.

Selain itu, setiap tahapan pelaksanaan KNMP akan diawasi secara ketat, termasuk proses review terhadap usulan pembayaran pekerjaan.

"Kami tidak ingin program-program ini menemui masalah yang dapat merugikan negara dan rakyat," ujarnya.

Ade menjelaskan proses review pembayaran dilakukan minimal dua kali di setiap lokasi KNMP.

Pengawasan ini membutuhkan auditor yang kompeten serta dukungan metode pengawasan jarak jauh yang optimal.

Di tahap awal, Itjen KKP juga turut mendampingi survei calon penyedia sarana dan prasarana hilir KNMP.

Ia menambahkan percepatan pelaksanaan program strategis harus tetap memperhatikan aspek administratif, prinsip kehati-hatian, serta perbaikan tata kelola, termasuk penyiapan regulasi untuk setiap kebijakan baru.

Ade menjelaskan pengawasan KNMP juga melibatkan kolaborasi dengan pengawas eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta aparat penegak hukum.

Sinergi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan meminimalisasi potensi risiko, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lancar dan bebas dari masalah signifikan.