Belajar Sejarah Makin Mahal, Masuk Museum Nasional Sekarang Harus Siap Budget Lebih?

JAKARTA – Kenaikan harga tiket masuk Museum Nasional (Munas) tampaknya perlu ditarik napas sejenak untuk dikaji ulang. Museum yang selama ini diposisikan sebagai ruang belajar publik justru berisiko berubah jadi destinasi “eksklusif” kalau harga tiketnya melompat terlalu jauh.

Alasannya sederhana tapi krusial: museum hidup dari kunjungan, bukan dari pagar harga yang tinggi. Ketika tiket naik, segmen pelajar, mahasiswa, dan keluarga—yang seharusnya jadi pengunjung utama—bisa jadi memilih mundur teratur. Edukasi pun kalah langkah sebelum sempat masuk ke ruang pamer.

Tentu pengelola punya alasan, entah untuk perawatan koleksi atau peningkatan layanan. Namun, kalau tujuannya mencerdaskan publik, logikanya jangan sampai akses justru dipersempit. Museum seharusnya memamerkan sejarah, bukan memajang harga yang bikin orang berpikir dua kali sebelum belajar.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Nasional Ansori Baharudin Syah menilai kenaikan harga tiket untuk masuk ke Museum Nasional (Munas) perlu dikaji ulang oleh pengelola.

“Kalau kenaikan harga tiket masuk ke Museum Nasional sampai dua kali lipat, sudah pasti mengherankan. Museum kan punya pendanaan dari APBN, kenapa harus dibebankan lagi biaya masuk yang mahal ke masyarakat dengan alasan peningkatan fasilitas,” kata Ansori dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (1/1).

Ansori menilai Museum Nasional berada langsung di bawah naungan pemerintah. Seharusnya, koordinasi yang terjalin dapat menciptakan sebuah standarisasi harga tiket terjangkau untuk masyarakat.

Jika memungkinkan, ia meminta pengelola untuk membatalkan harga tiket baru tersebut.

“Setiap keputusan diambil jangan sampai membuat minat edukasi publik menurun,” ujarnya.

Hal lain yang ia soroti yaitu mahalnya harga tiket masuk ke museum akan berdampak menurunnya minat masyarakat untuk kunjungan edukasi. Pengelola dinilai justru menciptakan kesan belajar membutuhkan biaya yang mahal.

Menurutnya dengan kenaikan harga tiket masuk ke Museum Nasional yang mahal padahal didanai APBN menunjukkan pula adanya niat penyalahgunaan kewenangan dari pengelola.

“Bila memang ingin menambah pelayanan Museum Nasional kan bisa dianggarkan dari APBN,” ucap Ansori.

Ansori menyebut museum sebagai Badan Layanan Umum (BLU) milik pemerintah tidak boleh menempuh kebijakan seperti perusahaan swasta yang ingin mencari keuntungan agar tetap dapat bertahan. Dalam hal ini, negara telah menyediakan pendanaan untuk menunjang layanan fasilitas museum.

“Oleh sebab itu keputusan kenaikan harga tiket masuk MNI perlu dengan alasan logis,” katanya.

Sebelumnya, Pengelola Museum Nasional Indonesia (MNI) telah resmi mengumumkan kenaikan harga tiket masuk kunjungan wisata mulai tanggal 1 Januari 2025.