Pemulihan Terancam Tersendat, Daerah Terdampak Bencana Butuh Relaksasi TKD

“Butuh anggaran besar untuk membantu dan recovery fasilitas publik banyak yang rusak. Daerah tidak mampu, apalagi ini akhir tahun anggaran sudah habis. Dana untuk bencana ini harus bersifat multi years, bukan setiap tahun," tegasnya.

Pemerintah menurut dia, bisa memetakan anggaran untuk bencana. Pertama, anggaran persiapan bencana, ⁠kedua, anggaran untuk maintenance dan ketiga ⁠anggaran saat terjadi bencana dan recovery.

Terakhir, tegas dia, harus ada sanksi dan hukuman bagi pelaku pembalakan liar serta denda yang setimpal dengan kerusakan ekologi.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan kelonggaran syarat penyaluran TKD) bagi 52 pemerintah daerah (Pemda) yang terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana.

"Karena kita memahami bahwa pemerintah daerahnya tentu sedang kesulitan, karena itu kita akan menyederhanakan dan praktis membuat syarat salurnya itu bisa jadi lebih otomatis. Tentu ini setidaknya nanti untuk tahap tanggap darurat, dan nanti kita lihat lagi situasi yang berikutnya," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12).