Wamenkop Tegas: Kopdes Merah Putih Tak Akan Memakan Warung dan BUMDes

“Pentingnya pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan fisik, operasionalisasi, dan pengelolaan koperasi,” ungkapnya.

Menurutnya, koperasi ini adalah milik bersama masyarakat desa dan kelurahan, sehingga setiap warga berhak untuk menjadi anggota dan ikut mengawasi agar koperasi berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Farida menegaskan keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari kokohnya bangunan atau besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU), tapi juga dari partisipasi anggota yang aktif.

“Saat ini, rata-rata anggota koperasi desa masih kurang dari 20 orang per koperasi, dan kami berharap angka ini dapat terus meningkat,” ungkap Farida.

Wamenkop menambahkan Kemenkop terus melakukan koordinasi dan pendampingan. “Namun, keterbatasan pengawas di tingkat kabupaten dan provinsi membuat kami sangat mengharapkan partisipasi masyarakat dalam mengawal program ini,” ujarnya.

Seperti salah satunya penyelenggaraan forum tematik yang digelar di Bali, diharapkan menjadi wadah efektif untuk menyampaikan masukan dan meningkatkan pengawasan, agar Kopdes Merah Putih dapat berperan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Forum tematik digelar di 10 provinsi sebagai pilot project. Acara ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pendamping koperasi, dinas koperasi, pengurus, pengawas koperasi, organisasi masyarakat, hingga masyarakat umum.

Farida berharap, agar Kopdes Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang kuat dan mandiri.

“Kami berharap koperasi existing dapat menjadi mentor bagi Kopdes Merah Putih yang baru lahir dan mulai berproses operasional,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Ketut Meniarta mengungkapkan terdapat tantangan ketersediaan lahan di daerah perkotaan yang padat.

Namun, pihaknya terus mencari solusi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk TNI, untuk mendukung percepatan pembangunan dan operasionalisasi koperasi.

Selain itu, pemerintah pusat bersama daerah juga mendorong pengembangan inkubator bisnis sebagai kunci penggerak usaha di koperasi desa.

“Pengurus baru juga perlu memiliki semangat kewirausahaan agar tidak kebingungan dalam menjalankan usaha koperasi,” katanya.